Media Jateng, Semarang, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendukung pemerintah kota yang melakukan sampel audit di 3 kecamatan, yaitu Tembalang, Semarang Timur, dan Semarang Utara terkait penggunaan dana operasional RT Rp25 juta di Tahun 2025.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, di kantornya kemarin. Menurutnya, sampel audit yang dilakukan Inspektorat itu perlu dilakukan agar pelaksanaan program Rp25 juta per RT berjalan sesuai aturan.
“Kami dukung Inspektorat yang melakukan sampel audit. Mudah-mudahan di 3 kecamatan itu berjalan sesuai aturan. Misalkan ada yang salah ya tinggal dievaluasi,” ujar Kadarlusman.
Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan terdapat penafsiran yang berbeda di seluruh kelurahan pada saat dilakukan sosialisasi penggunaan program Rp25 juta per RT tersebut.
“Sudah ada juknisnya tapi penafsirannya beda-beda saat sosialisasi. Misalkan di kelurahan ini bisa dipakai untuk beli ini tapi di kelurahan lain tidak bisa,” ungkap pria yang akrab disapa Pilus ini.
Oleh karenanya, Pilus mendukung Inspektorat yang melakukan sampel audit dengan monitoring dan evaluasi di 3 kecamatan.
“Hal ini karena semangat kami adalah APBD harus pro masyarakat sehingga harus sesuai dengan harapan masyarakat walaupun masih ada yang kurang,” kata Pilus.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Kota Semarang, Budi Prakosa, mengatakan bahwa masyarakat sangat antusias dengan adanya program bantuan dana operasional RT sebesar Rp25 juta per tahun ini.
“Yang pasti kami akan terus melakukan pendampingan terkait pertanggungjawaban agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai aturan,” ujar Budi.
Menurutnya, Inspektorat Kota Semarang juga telah membentuk tim monitoring dan evaluasi untuk mengawasi pelaksanaan program di lapangan. Tim ini bertugas melakukan supervisi dan mitigasi terhadap potensi penyimpangan penggunaan dana.
“Tujuannya agar pelaksanaan program ini berjalan bersih dan transparan. Kami ingin memastikan tidak ada permasalahan dalam pengelolaan dana tersebut,” jelasnya.
Terkait masih adanya beberapa ketua RT yang belum mencairkan dana, Budi menegaskan bahwa Pemkot hanya berperan sebagai fasilitator.
Kalau ada wilayah yang merasa mampu secara swadaya dan belum mengambil dana itu, kami tidak mempermasalahkan. Namun secara umum, mayoritas RT dan RW menyambut baik program ini,” tambahnya.(ot/mj)
