FGD bertajuk "Sinergi Stakeholder Meningkatkan Indeks Demokrasi Kota Semarang" di Aula Kantor Kecamatan Gajahmungkur, Jumat (13/11/2026). /Dok Kesbangpol Kota Semarang

Pemkot Semarang Targetkan Indeks Demokrasi 95 pada 2026, Ternyata Ini 3 Aspek Penilaiannya

admin
By
admin
4 Min Read

Media Jateng, SEMARANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memasang target peningkatan Indeks Demokrasi menjadi 95 pada 2026. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025 yang tercatat sebesar 84.

Untuk mencapai sasaran tersebut, Pemkot Semarang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mulai memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sinergi Stakeholder Meningkatkan Indeks Demokrasi Kota Semarang”.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Gajahmungkur, Jumat (13/11/2026), tersebut melibatkan akademisi Universitas Negeri Semarang (Unnes), pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, organisasi kemasyarakatan, partai politik, Kejaksaan, DPRD, hingga kepolisian.

Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Semarang, R. Wahyudi, mengatakan keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan demokrasi di Kota Semarang.

Menurutnya, peningkatan indeks demokrasi membutuhkan sinergi antara unsur pemerintah, legislatif, yudikatif, serta organisasi masyarakat sipil.

“Kami menargetkan indeks demokrasi setiap tahun terus meningkat dan menjaga jangan sampai turun. Di tahun 2026 semoga bisa mencapai sekitar 95 persen, dari indeks tahun 2025 sebesar 84 persen,” ujar Wahyudi.

Ia menjelaskan, kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat menjadi salah satu aspek penting dalam pengukuran indeks demokrasi.

Selain itu, terdapat sejumlah indikator lain yang turut diperhitungkan, seperti kesetaraan gender, layanan kesehatan dan pendidikan, serta kelembagaan partai politik.

Ada 22 Indikator dalam Penilaian Indeks Demokrasi

Sementara itu, peneliti Unnes, Dr. Tutik Wijayanti, memaparkan bahwa pengukuran Indeks Demokrasi Kota Semarang Tahun 2026 mencakup sedikitnya 22 indikator yang terbagi dalam tiga aspek utama.

Ketiga aspek tersebut meliputi kebebasan, kesetaraan gender, dan kapasitas lembaga demokrasi.

Secara rinci, aspek kebebasan memiliki tujuh indikator, kesetaraan gender mencakup tujuh indikator, sedangkan kapasitas lembaga demokrasi terdiri dari delapan indikator.

Menurut Tutik, salah satu persoalan yang menjadi perhatian tim peneliti adalah kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Ia menyinggung sejumlah pemberitaan mengenai aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada Oktober 2026. Berdasarkan penelusuran timnya, sedikitnya terdapat empat pemberitaan terkait aksi demonstrasi, termasuk di kawasan Tugu Muda dan Jalan Pahlawan.

Dalam pemberitaan tersebut, terdapat laporan mengenai pembubaran aksi oleh aparat hingga pembakaran ban oleh massa demonstran.

“Ada empat berita sedikitnya terkait demo mahasiswa yang kami peroleh, misalnya di Tugu Muda, kemudian di Jalan Pahlawan yang berujung dibubarkan secara paksa dan ada pembakaran ban oleh massa aksi. Otomatis akan memengaruhi hasil akhir indeks demokrasi di Kota Semarang,” paparnya.

Kesetaraan Gender dan Kebebasan Pers Jadi Catatan

Selain kebebasan menyampaikan pendapat, aspek kesetaraan gender dan kebebasan pers juga menjadi perhatian dalam evaluasi demokrasi Kota Semarang.

Tutik menyebut capaian indikator kesetaraan gender masih berada di bawah 30 persen. Sementara itu, indikator kebebasan pers tercatat berada di angka 60 persen dari capaian maksimal 100 persen.

Kondisi tersebut menjadi catatan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kualitas demokrasi, termasuk memastikan ruang partisipasi masyarakat dan kesetaraan mendapatkan perhatian.

Hasil FGD diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang memengaruhi capaian indeks demokrasi sekaligus merumuskan langkah perbaikan.

Pemkot Semarang berharap kolaborasi pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, akademisi, organisasi masyarakat, dan unsur lainnya dapat mendorong peningkatan Indeks Demokrasi 2026.

Namun, peningkatan angka indeks tidak hanya menjadi tujuan akhir. Penguatan kebebasan sipil, kesetaraan gender, kebebasan pers, serta kapasitas lembaga demokrasi juga menjadi bagian penting agar kualitas demokrasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (ot/mj)

Share This Article