Warga Menolak, PT KAI Terus Bertindak

SEMARANG, Mediajateng.net – Pascasosialisasi perdana, yang berlangsung di Gedung Marabunta, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop IV Semarang akan berkonsolidasi dengan tim fasilitator yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubenur.
Dalam surat yang dikeluarkan Gubenur nomor 550/64 tahun 2015, tertanggal 13 November 2015, disebutkan dibentuknya tim teknis reaktivasi jalur kereta api Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang sebanyak 16 personel di bawah pengarahan Gubenur dan Wakil Gubenur Jawa Tengah.
Gatut Sutiyatmoko Manajer Humas PT KAI Daop IV, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/4), mengungkapkan hasil sosialisasi reaktivasi yang akan berdampak pada 130 bangunan yang digelar di gedung Marabunta, Rabu (13/4) kemarin. “Dalam waktu dekat, PT KAI akan mengirim surat ke Gubenur terkait hasil pertemuan dengan warga di Marabutnta kemarin,” Ungkap Gatut.
Gatut menambahkan, setelah penyampaian laporan diharapkan segera dapat digelar sosialisasi kedua. “Harapannya Pemkot bersedia memfasilitasi, baik terkait waktu maupun tempat sosialisasi kedua,” imbuhnya.
Terkait dasar dari kepemilikan, Gatut menambahkan selama ini, dasarnya hak yang menjadi pedoman oleh PT KAI masih menggunakan groundkart. “Selama ini lahan PT KAI belum di sertifikatkan karena alasan biaya tinggi. Sehingga dasar hak yang kita pakai adalah groundkart yang juga menjadi dasar dari pembuatan sertifikat. Sedang, dasar hak yang dipakai warga adalah SHM,” imbuhnya.
Sementara itu, terkait keberadaan SHM, Gatut menjelaskan, dasar yang dipakai PT KAI tentang terbitnya sertifikat 3.360 SHM nomor 01498 sampai 04857 di Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara. Dalam surat 24 oktober 2001 yang dikirimkan oleh Kejaksaan Tinggi Jateng kepada Kepala BPN pusat. “Yang intinya dalam surat itu, terbitnya sertifikat tersebut dinilai cacat hukum dan cacat administrasi,” imbuh Gatut.
Dalam surat yang sama, Kejati juga meminta BPN untuk meninjau kembali sertifikat tersebut. Serta menerbitkan surat keputusan pembatalan 3.360 sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Kota Semarang. “Surat yang dari Kejaksaan terkait tanah di Kebonharjo, ditembuskan ke Dirut PT KAI dan Kadaop IV Semarang dengan nomor B.3216/o.3/Gtn/10/2001,” tambah Gatut, sambil membacakan surat tembusan yang diterima dari Kejaksaan Tinggi Jateng. (Mj-47)

Comments are closed.