Seberapa Penting Angkudes di Jateng?

SEMARANG, Mediajateng.net – Sedemikian pesatnya, Pemerintah Jawa Tengah diminta untuk mengontrol jumlah pemasaran dan pemakaian kendaraan pribadi, terutama di pedesaan. Dan menghadirkan angkutan pedesaan sebagai alternatif. Namun demikian beberapa kendala telah siap di depan mata.
Pakar Transportasi Umum dari Universtias Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jateng membentuk badan usaha khusus pengusaha angkudes. Ini merupakan salah satu upaya menjaga eksistensi angkudes agar tidak tergeser kendaraan pribadi yang berkembang sangat pesat. “Mungkin bisa pakai BUMD atau lembaga koperasi lain. Karena dengan langkah itu, kita bisa mengajak para pengusaha angkutan melebur menjadi satu lembaga,” cetusnya.
Pihaknya juga menerangkan perbaikan manajemen bagi angkutan desa agar ada kepastian kerja bagi para sopir. Ia berpendapat dengan menjadi badan hukum, maka kepastian kerja para sopir jadi lebih jelas. Ini yang harus dilakukan pemerintah demi memberikan layanan dan jaminan keamanan yang maksimal bagi rakyatnya. “Apalagi, selama ini daya tawar mereka relatif rendah. Kami mendorong perbaikan segera dilakukan untuk membantu mengurangi pengangguran dan masalah sosial lainnya. Caranya, bisa ngasih subsidi maupun memberikan formula bantuan lainnya,” tegasnya dalam diskusi Kajian Stragetis bertajuk ‘Kajian Strategis Model Angkutan Massal Pedesaan’ di Kantor Balitbang Jawa Tengah, Jalan Imam Bonjol Semarang, Selasa (19/4).
Menyikapi hal tersebut, Untung Sirimanto, perwakilan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Jateng menuturkan, pengembangan angkutan umum entah angkudes atau angkot, perlu suntikan subdisi dari pemerintah. Sebab, biaya operasional kendaraan (BOK) naik, tapi penumpang atau pendapatan justru menurun. Dengan begitu, para pengusaha angkutan mengalami kesuilitan dalam pengingkatan kualitas. Terlebih rata-rata pemilik tidak punya modal besar. “Mereka kesulitan melakukan peremajaan armada. Dari data kami, sekitar 80 persen kendaraan untuk angkutan umum berusia lebih dari 10 tahun,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Balitbang Kementerian Perhubungan, Sigit Irfansyah mengungkapkan bahwa belum perlunya penambahan jumlah angkutan desa di beberapa wilayah di Jateng. Dari hasil survey yang dilakukan beberapa waktu lalu, demand atau permintaan warga pedesaan memang belum cukup tinggi.
Dewasa ini, angkudes lebih banyak digunakan untuk mengangkut barang dari satu desa ke desa lain. Sudah menjadi semacam distribusi untuk peragangan hasil tangkapan nelayan atau panen petani. “Tapi demandnya masih sebatas angkutan barang. Kami melihat, warga desa sudah menggunakan sepeda motor untuk bepergian. Bahkan dalam satu rumah sudah banyak yang punya lebih dari satu unit sepeda motor. Di jalan pun, anak SMP sudah naik motor sediri,” ujarnya.
Jika memang harus ada penambahan, pihaknya mengarahkan untuk memilih jenis transportasi angkutan barang dan penumpang. Yang jelas, harus ada pemisah antara penumpang orang dan barang agar lebih nyaman dan aman. (MJ-058)

Comments are closed.