Nama Fiktif Dalam Dokumen Penolak Pabrik Semen

Semarang,Mediajateng.net-Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah telah melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan dokumen palsu dalam bukti penolakan warga terhadap semen Rembang. Berbagai bukti dan pemeriksaan saksi-saksi yang diduga terlibat juga telah dilakukan.

Dokumen tersebut adalah tanda tangan 2501 warga yang menyatakan menolak berdirinya pabrik PT Semen Indonesia di Rembang. Sebagian nama warga di dokumen itu diduga fiktif karena terdapat identitas yang tidak jelas.

Dalam dokumen tersebut ada Saiful Anwar bertempat tinggal di Manchester dan pekerjaan sebagai Presiden RI tahun 2025. Atau Zaenal Mukhlisin bekerja sebagai Power Rangers. Ada la gi tertulis pekerjaan-pekerjaan aneh. Seperti menteri, penghulu kondang, ultraman, dan copet terminal.
Dokumen tanda tangan bertanggal 10 Desember 2014 menjadi salah satu bukti yang diajukan para penggugat di pengadilan.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Djarod Padakova, mengatakan penyelidikan sudah dimulai setelah pihaknya mendapat laporan dari pihak warga tentang adanya dugaan pemalsuan tanda tangan.

“Laporan sudah dituangkan dalam LP (laporan polisi) soal adanya nama dengan tanda tangan dan pekerjaan yang tidak sesuai, saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan,” ungkap Djarod, saat dikonfirmasi

Djarod menyebut saat ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah sudah meminta keterangan dari beberapa saksi atas dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut.

Penyidik juga tengah mengumpulkan pembanding tanda tangan atas nama-nama yang tertuang dalam laporan dugaan adanya tanda tangan palsu.

“Nanti kita akan cari orang-orang yang nama dan pejerjaannya janggal, kita juga akan meminta untuk tanda tangan lagi guna di uji pada Labfor (Laboratorium Forensik). Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan untuk pemeriksaan keaslian tanda tangan,” tambahnya.

Mencuatnya dokumen ini diungkap oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Gubernur menilai majelis hakim peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung kurang cermat karena tidak memperhatikan adanya nama-nama aneh di salah satu dokumen yang menjadi bukti penggugat.

Ganjar juga mempertanyakan, mengapa bukti-bukti penolakan diajukan 10 Desember 2014, sementara izin lingkungan pabrik semen oleh Gubernur Jateng terbit pada 2012 pada saat dijabat oleh Bibit Waltuyo (MJ-303)

Comments are closed.