MP3I: Rubah Batas Minimal Usia Menikah!

SEMARANG, Mediajateng.net – Para kiai dan nyai pengasuh pondok pesantren yang tergabung dalam organisasi Musyawarah Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MP31) mengusulkan batas usia perempuan diijinkan kawin dinaikkan. Mereka merekomendasikan perubahan pasal di UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.
Pengusulannya terkait batas usia diijinkan menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hal itu merupakan keputusan Workshop dan bahsul masail yang digelar di Hotel Horison Semarang, 22-24 April 2016.
Dewan Pembina MP3I KH Ahmad Badawi Basyir menyatakan, dari hasil pembahasan yang telah membertimbangkan aspek fiqih, kesehatan, maupun psikologis, usia nikah 16 tahun bagi perempuan itu rawan masalah, banyak madhorot (kerugian) dan tidak sesuai dengan definisi anak yang telah ditetapkan secara internasional yaitu 18 tahun. “Para kiai sepakat mengusulkan batas usia perempuan diizinkan nikah adalah 18 tahun,” tuturnya.
Pengasuh Ponpes Darul Falah Jekulo Kudus ini menjelaskan, sebelum memutuskan rekomendasi tersebut, para peserta bahsul masail telah mendengar paparan dari pemerintah. Yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Kementerian Kesehatan. Serta telah mendengar penjelasan dari pakar psikologi. “Kami telah mendengarkan paparan dari berbagai pihak, bahwa perkawinan usia anak, yakni di bawah 18 tahun, itu banyak resiko kesehatan dan kejiwaan,” tandasnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, disyariatkannya agama Islam itu tujuan akhirnya untuk maslahatul ummah (kebaikan umat). Negara dalam kewajibannya melayani warga juga harus berorientasi kebaikan warganya. Maka menikah harus diupayakan saat seseorang telah dewasa. Dan dewasa menurut yang berlaku di dunia saat ini adalah saat orang berusia 18 atau lebih. “Definisi fiqih tentang baas nikah adalah telah bulugh (baligh), yakni berfungsinya organ reproduksi, itu perlu ditinjau ulang demi mengupayakan maslahat,” paparnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, para peserta juga sepakat meminta pemerintah mengadakan kursus pra nikah sebagaimana di Malaysia. Pemerintah harus memastikan setiap orang siap menikah baru boleh menikah. Ini perlu digarap oleh Kementerian Agama dan bisa melibatkan kementerian lain. (MJ-47)

Comments are closed.