LSKP Jateng : Sekdes PNS Belum Ditarik ke Kecamatan, Pemkab Demak Abaikan Otonomi Desa

 

DEMAK, mediajateng.net – Lembaga Study Kebijakan Publik ( LSKP ) Jawa Tengah menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Demak masih setengah-setengah dalam melaksakan otonomi desa, hal itu terlihat dari masih banyaknya sekretaris desa (Sekdes) yang diangkat menjadi PNS namun sampai saat ini masih menjabat sekdes di desanya.

 

Muhammad Rifai Direktur LSKP Jateng menyatakan bahwa regulasi dalam pengaturan itu sudah jelas, baik peraturan pemerintah, undang-undang dan peraturan menteri, akan tetapi dalam penyusunan regulasi di daerah malah seakan-akan dibuat ‘mbulet’ kembali.

 

“Tidak ditariknya sekdes PNS ke staf kecamatan, merupakan bentuk intervensi Pemkab Demak terhadap desa, padahal UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah jelas mekanismenya,” kata Rifai yang akrab disapa Jamus, Kamis (13/8/2020).

 

Rifai menambahkan, pasal 48 UU Desa menyatakan bahwa perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan serta pelaksana teknis. Dan di pasal 49 ayat (1) perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

 

Sedangkan di ayat (2) , perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.

 

Tentang perangkat desa, sambung Rifai, di PP 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – undang Desa pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal PNS kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud ayat 1 terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa yg bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.

 

“Aturan sudah jelas semuanya, jadi Pemkab Demak sengaja melakukan pembiaran, setangah hati melaksanakan perintah undang – undang, toh nyatanya masih ada puluhan sekdes PNS yang masih menjabat di desa,” ujar Rifai.

 

Dari peraturan perundang-undanganan, kata Rifai, baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah sudah jelas posisi perangkat desa, baik yang berangkat dari warga biasa maupun dari PNS, semua melalui mekanisme dalam pengangkatannya sebagai perangkat desa. Akan tetapi yang terjadi di Demak , adanya pembiaran. Padahal dalam Undang-undang Desa, terkait pemberhentian perangkat desa,di pasal 53 ayat (2) item c, tidak memenuhi lagi sebagai perangkat desa dan di item d, melanggar larangan sebagai perangkat desa.

 

Sekdes yang diangkat sebagai PNS dan tetap menduduki jabatannya sebagai sekdes di desanya, sesuai amanat UU Desa pasal 53 , kepala desa bisa memperhentikannya.

 

“Yang menjadi janggal, alibi Pemkab Demak kok tidak menarik sekdes PNS hanya berdasarkan perda, ini khan lucu,” kecam Rifai.

 

Disisi lain LSKP Jateng mendapat informasi bahwa sekdes yang diangkat PNS , diduga kuat masih diatur oleh Pemkab Demak, ini terlihat dalam Perbup Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNS ( TPP ). Pasal 5 ayat (1) dalam perbub itu menyatakan, tambahan penghasilan bukan berupa hak, melainkan bentuk penghargaan bagi PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan disiplin sesuai tugas pokok dan fungsinya.

 

Dan di pasal 8 tentang pemberian tambahan (kepala perangkat daerah wajib memberikan TPP) penghasilan serta di pasal 9 , pelaporan (absensi) yang kami peroleh masing – masing sekdes yang diangkat PNS diwajibkan absensi di kecamatan. Dan di Perbup terbaru, nomor 7 Tahun 2020 tentang TPP, untuk TPP sekdes yang diangkat PNS dihentikan.

 

“Melihat hal ini ,otonomi desa yang salah satunya menjadi amanat UU Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) di Kabupaten Demak, kami melihatnya masih semu,” tutup Rifai. (Ar-MJ)