Gandeng Universitas, Ini Langkah BNPT Cegah Radikalisme

SEMARANG, Mediajateng.net – Dalam rangka menekan pengaruh paham-paham radikal dan bibit terorisme, Badan Nasonal Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggandeng universitas.

Kepala BNPT, Saud Usman Nasution menjelaskan, generasi muda, khususnya civitas akademika, menjadi sasaran empuk target penyebaran radikalisme. “Banyak mahasiswa telah dikabarkan bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Tidak terkecuali mahasiswa dari univeritas-universitas Islam,” ucapnya dalam dialog “Pencegahan Paham Radikal di Kalangan Perguruan Tinggi se-Jateng” yang berlangsung di Gedung Prof Soedarto Undip, Senin (29/2).

Dia berharap, dengan melibatkan kalangan akademisi dari seluruh perguruan tinggi se-Jateng diharapkan menjadi kekuatan penekan terorisme serta ancaman kekerasan lainnya.

Sebelumnya, BNPT telah bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan antaralain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, dan lainnya. “Ini agar tidak ada celah bagi paham radikal untuk melakukan perekrutan,” paparnya.

Baginya, terorisme dan radikalisme bisa terjadi dimana saja dan kapan pun, para pelaku juga merupakan bagian dari masyarakat yang setiap saat berada di lingkungan sekitar.

Terorisme dan radikalisme, lanjutnya,jelas bertolak belakang dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peluru tajam, penangkapan, dan penegakan hukum semata dirasa bukan jalan tunggal yang dapat memutus aktivitas terorisme.

Menurutnya, bagi yang sudah dibaiat dan secara terbuka mengakui bergabung dengan kelompok radikal dan ikut berperang di luar negeri, akan dicabut kewarganegaraannya. Hukuman pencabutan status WNI ini diharpakan menjadi shock teraphy mengingat nyaris semua kepengurasan di Indonesia menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

Hal itu sesuai dalam UU Kewarnegaraan Nomor 6 Tahun 2006 yang berisi setiap WNI yang bergabung dengan tentara asing melawan sekutu bisa dicabut kewarganegaraannya. “Sayangnya, ISIS ini bukan negara, maka dalam revisi UU ini nanti diusulkan ada perluasan jangkauan. Sehingga ketika masuk ke Indonesia bisa diproses secara hukum, minimal pelanggaran keimigrasian yang masuk ke Indonesia secara illegal,” tegasnya.

Senada dengan Saud Usman, Anggota Komsisi III DPR RI Abdul Kadir Karding menegaskan, dalam rencana revisi UU tentang Terorisme, perlu memuat peraturan tegas bagi para WNI yang secara nyata dan terbukti bergabung dengan kelompok ISIS atau pun sejenisnya. “Ini berlaku bagi mereka yang terang-terangan. Sudah dibaiat dan deklarasi mengikuti salah satu organisasi radikal. Tapi ini baru usulan pribadi dan akan saya bawa ke Panja RUU Terorisme agar nantinya jadi sikap resmi PKB,” ucapnya.

Menurutnya, UU yang berlaku sekarang dianggap masih sempit mengenai pengertian gerakan radikalisme dan terorisme.

Pihaknya juga mengaku setuju dengan pencegahan paham radikalisme lewat perguruan tinggi. Bahkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti), harus memiliki keberanian membentengi para mahasiswa agar jangan sampai tumbuh subur paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. “Kurikulum pendidikan di semua jenjang dilakukan audit. Jangan sampai ada pelajaran yang mengarah dan memuat konten radikalisme,” pungkasnya. (MJ09)

Comments are closed.