Dokter Termasuk Pembayar Pajak Tertinggi

KUDUS,Mediajateng.net – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kudus menggelar pelatihan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online. Acara ini sekaligus mengukuhkan dokter sebagai kawan pajak.

Kegiatan digelar di Ruang Komite Medik RSUD kemarin diikuti 125 dokter. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum ini, menyosialisasikan tiga hal.

Yakni pembuatan e-SPT secara online, e-filing, dan e-billing. Jadi mulai pendataan, pengisian, hingga pembayaran semuanya bisa dilakukan secara online. Bahkan, dalam kesempatan tersebut, para peserta langsung menginstal program dan melakukan simulasi untuk keperluan tersebut.

”Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dokter dalam pelaporan SPT melalui online. Karena, dengan cara ini para dokter bisa melaporkan pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan aman,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Kudus Endro Widiharso di sela-sela sosialisasi.

Dalam sosialisasi itu, setiap dokter membawa laptop kemudian menginstal program pajak dengan dipandu para pegawai pajak. Kegiatan seperti ini, baru kali pertama dilakukan di lingkungan dokter. ”Dokter termasuk pembayar pajak yang lumayan tinggi. Misalkan untuk dokter spesialis saja pajak yang diberikan 30 persen dari total penghasilan selama setahun,” imbuhnya.

Pihaknya juga berharap, ke depannya asosiasi atau profesi lainnya juga melakukan hal serupa. Sebab, dengan pengisian yang tepat, tidak dimanipulasi, dan dikerjakan sendiri menghindarkan diri dari penyalahgunaan oknum tertentu. ”Bagi kami, pembayar pajak adalah pahlawan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Ilmiah IDI Kudus DR dr Renni Yuniati SpKK mengungkapkan, kegiatan sosialisasi tersebut mampu memudahkan pelaporan, mengurangi kesalahan, dan yang terpenting adalah dokter kini menjadi komunitas Kawan Pajak.

”Dokter kini jadi kawan pajak. Kami diajarkan bagaimana melaporkan, mengisi, dan membayar pajak melalui online, karena pada Juni nanti, semua kegiatan itu dilakukan secara online. Jadi kami mulai belajar dari sekarang,” imbuhnya.

Program ini juga diharapkan sebagai contoh untuk asosiasi profesi lainnya. Dengan upaya tersebut, IDI juga menginginkan supaya pemerintah atau lembaga yang menggunakan dana pajak memberikan apresiasi bagi para wajib pajak.

”Instansi atau pemerintah pengguna dana pajak harusnya melaporkan atau menginformasikan kepada masyarakat. Dana pajak itu digunakan untuk apa dan realisasinya seperti apa. Selama ini kan kita masih tidak punya akses untuk ke sana,” tuturnya.

Pihaknya pun mengapresiasi slogan pajak tentang bayar pajaknya, awasi penggunaannya. ”Pelaporan penggunaan pajak sudah seharusnya transparan dan jujur. Terutama bagi pengguna anggaran dana pajak,” jelasnya. (MJ.1)

Comments are closed.