SEMARANG, mediajateng.net -Pada dasarnya setiap orang berhak untuk memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, termasuk penyandang disabilitas sekalipun. Mewadahi itu, Kementerian Sosial telah memiliki direktorat khusus dalam pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas, yaitu Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Menanggapi itu, politisi Partai NasDem Anggiasari Puji Aryatie meminta pemerintah, baik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota duntuk menciptakan daerah yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Tidak hanya ramah dari sisi infrastruktur, namun juga harus dapat memberikan kesamaan akses akan pendidikan dan kesempatan kerja.

“Ini yang mau kita dorong, bagaimana pemerintah, khususnya di daerah memberikan keramahan terhadap teman-teman disabilitas dalam segala bidang,” ujar Anggia kepada wartawan, Rabu (27/3).

Menurutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu provinsi yang berkomitmen untuk memberikan keramahan terhadap penyandang disabilitas. Diharapkan, semangat itu dapat diikuti oleh daerah-daerah lain.

“Jadi ini terkait dengan program menuju kota insklusif dan Yogya harus jadi tolak ukur bagi daerah tentang aksesibilitasnya. Di mana teman difabel bisa bergerak lebih baik di Yogya,” kata caleg NasDem penyandang disabilitas Dapil DIY itu.

Wanita yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan itu menegaskan, sejatinya para penyandang disabilitas juga memiliki kemampuan dan kompetensi yang sama dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, perlu bagi semua elemen masyarakat untuk memberikan ruang bagi mereka dalam berkarya.

“Oleh karena itu perlu diciptakan sebuah iklim sehingga tercipta ruang kerja yang layak bagi teman-teman difabel,” harapnya.

Sebagai kota seni, tidak sedikit disabilitas di Jogja yang juga berkecimpung dalam dunia seni dan kreativitas. “Yang perlu didorong juga adalah bagaimana menciptakan keterbukaan terhadap teman difabel yang kreatif dan dapat menghasilkan produk-produk seni yang berkualitas,” kata Anggia.

Di hubungi terpisah, Muhammad Fasa dari Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia menyayangkan sampai saat ini di Pemerintah Daerah belum optimal dalam merekrut kaum disabilitas. Menurutnya, ada persyaratan yang kadang-kadang masih membatasi.

“Kami masih bingung tentang perekrutan tenaga honorer baik PNS atau di Pemda. Jadi kita tidak masuk di zona umum. Kami diberikan penerimaan khusus,” katanya.

Dia mencontohkan misalnya  untuk disabilitas yang dibutuhkan untuk tenaga IT harus sarjana IT. Jadi kalau tidak sarjana IT tidak bisa masuk.

“Sehingga banyak formasi yang tidak diikuti. Padahal temeb-temen (disabilitas) bisa mengisi formasi lain,” tuturnya.

Padahal, kata dia, misalkan formasi umum membutuhkan tenaga Tata Usaha. Harusnya, kaum disabilitas bisa masuk di situ. Tetapi nyatanya tidak bisa karena disabilitas masuk formasi khusus dalam penerimaan itu.

“Perhatian dan pemahamannya kurang. Harusnya kami diajak bicara dulu memenuhi kuota 2 persen itu. Kami tidak mau dibuka formasi khusus. Khusus disabilitas, contoh sarjana hukum tetapi enggak punya sarjana hukum adanya ekonomi,” katanya.

Padahal di formasi lain sarjana ekonomi dibutuhkan. Kelihatannya saja tersedia buat difabel. “Formasi khusus itu mengambat kita,” katanya kembali menegaskan.

Begitu pula yang terjadi di Yogyakarta. Menurutnya apa yang terjadi hampir sama. “Karena acuannya kan nasional. Kalau soal itu tidak ada perbedaan. Dari jaringan kami di daerah itu belum baiklah tentang perekrutan di daerah,” tuturnya.

Padahal dalam Penjelasan Pasal 5 UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Pada aturan tersebut dapatd ilihat bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, termasuk penyandang disabilitas sekalipun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat merupakan realisasi lebih lanjut dari Pasal 5 UU Ketenagakerjaan khusus untuk penyandang disabilitas. Namun, UU 4/1997 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas).

Penyandang disabilitas menurut Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. (ot/mj)