GROBOGAN, Mediajateng.net- Sebagai ruang publik untuk semua elemen masyarakat, kini Pendopo Kabupaten Grobogan serta Kantor Bupati Grobogan telah membangun akses jalan khusus untuk para penyandang disabilitas.

Akses jalan tersebut dapat ditemukan di sisi timur, barat dan selatan Pendopo Kabupaten Grobogan. Selain itu, satu titik dibangun di samping pintu masuk ruang sekretaris pribadi Bupati.

Akses tersebut dibangun berupa jalur datar yang dapat dipergunakan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Bangunan tersebut dibangun dengan lebar 1,5 meter dan terdapat pagar pengaman di sisi kiri dan kanan.

Pembangunan akses khusus penyandang disabilitas diawali dari rasa keprihatinan Bupati Grobogan Sri Sumarni beberapa waktu lalu. Saat itu, ia merasa trenyuh saat melihat para penyandang disabilitas tersebut mengalami kesulitan akan masuk ke kantornya. Pasalnya, jalur untuk masuk ke kantor berupa anak tangga. Di mana mayoritas penyandang disabilitas tersebut mempergunakan kursi roda sehingga harus digendong lebih dulu setelah kursi roda dinaikkan, mereka kembali duduk di atasnya.

Bupati menjelaskan, pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tersebut terdapat dalam UU No 19 tahun 2011 tentang pemenuhan hak-hak dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Dalam peraturan itu juga disebutkan perlunya akses disabilitas di sejumlah tempat pelayanan dan ruang publik. Karena itu, ia meminta kepada Kabag Umum Setda Grobogan Supriyanto untuk membangun akses bagi penyandang disabilitas.

“Ke depan, semua kantor instansi pemerintahan harus menyediakan akses seperti itu,” katanya, awal Desember 2018 silam.

Sebelumnya, anggota DPRD Grobogan sempat mengkritisi minimnya akses disabilitas pada instansi-instansi pemerintahan dan ruang publik yang ada di Kabupaten Grobogan. Lontaran kritik tersebut disorot pada saat pembahasan anggaran pemberian bantuan peralatan bagi penyandang disabilitas yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Grobogan tahun 2019.

“Kita dukung adanya pemberian santunan bagi penyandang disabilitas. Namun, hak-hak mereka juga harus diperhatikan. Seperti, menyediakan akses bagi mereka di tempat pelayanan dan ruang publik,” kata Wakil Ketua DPRD HM Nurwibowo, saat itu. (Ag-Mj)