Semarang – mediajateng.net

Pembagian penanggung jawab jalan diatur dalam Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di pasal 26 dan 27. Dalam undang undang itu, di mana penanggung jawab jalan nasional adalah Pemerintah Pusat, jalan provinsi oleh Gubernur, jalan kabupaten/ kota pada Bupati/Wali Kota, dan jalan tol adalah pemelihara jalan tol.

Hal tersebut disampaikan orlh Ketua Perhimpunan Advokad Indonesia (Peradi) Kota Semarang Yosep Parera saat dialog radio elshibta bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Senin (13/3)

“Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa tidak semua jalan rusak jadi tanggung jawab Gubernur,” ujar saat dialog Gubernur Radio Elshinta, di Studio Mini pemprov Jateng

Dia menambahkan berdasarkan hasil survei Peradi di lapangan, jalan provinsi ternyata sudah hampir bagus meskipun masih banyak bergelombang.

Kerusakan jalan, lanjutnya, banyak ditemukan di jalan milik nasional dan kabupaten/kota yang berada di wilayah Jawa Tengah. Pihaknya berharap, gubernur bisa memberikan teguran kepada Bupati/Wali Kota untuk melakukan perbaikan jalan, meskipun berdasarkan UU Otonomi Daerah, Gubernur tidak punya kewenangan langsung untuk melakukan itu.

Yosef menambahkan pada pasal 24 ayat 1 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas dijelaskan bahwa perbaikan jalan rusak wajib dilakukan oleh penanggung jawab jalan.

Apabila belum bisa dilakukan perbaikan, lanjutnya, sesuai ayat 2, penanggung jawab jalan harus memasang rambu-rambu peringatan.

Dalam Pasal 273 ayat 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan, apabila terjadi kecelakaan yang menyebabkan kendaraan rusak, atau orang tidak luka serius, maka ancaman pidananya enam bulan atau denda sebesar Rp 12 juta maksimal. Ayat 2, kalau lukanya serius ancaman pidananya satu tahun, atau denda Rp 24 juta. Ayat 3 mengatakan, kalau orangnya meninggal dunia, ancaman pidananya lima tahun atau denda Rp 120 juta.

“Bayangkan kalau ada orang meninggal dunia akibat jalan lubang, jelas keuangan negara akan mengalami kerugian,” ujarnya

Sementara itu, Kasubdit Keamanan dan Keselamatan(Kamla) Ditlantas Polda Jateng AKBP Leganek Maward menambahkan  selama periode Januari hingga 28 Februari 2017, kecelakaan karena faktor kondisi jalanterdapat 139 kasus.

“Sebagian besar yang mengalami kecelakaan adalah sepeda motor. Kami minta kewaspadaan pengendara ditingkatkan,” tuturnya. (MJ-303)