SEMARANG, Mediajateng.net – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam menata Pedagang Kaki Lima (PKL) akan dibarengi dengan penekanan pada sosialisasi dan pencegahan. Pasalnya, penertiban PKL yang selama ini berjalan, menimbulkan dilema bagi pemerintah kota sendiri.

Dilema tersebut menurut Wakil Walikota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu, pemkot harus menegakkan perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL, namun disisi lain ternyata dinas pasar melakukan penarikan retribusi. “PKL kota lama yang baru saja ditertibkan misalnya, mereka kan melanggar Perda. Kita harus tertibkan. Mereka  malah minta tempat relokasi. Harusnya relokasi itu bagi PKL yang resmi atau berjualan sesuai aturan. Alasan mereka Pemkot tidak konsisten, sudah bayar retribusi ke Dinas Pasar masih saja disuruh pindah,” ujarnya.
Hal tersebut kata Ita,sapaan akrab Hevearita, menjadi dilema bagi Pemerintah Kota ketika menertibkan PKL yang dinilai melanggar Perda. Oleh karena itu Ita menegaskan, pihaknya akan mengoptimalkan fungsi trantib di tiap kelurahan untuk gencar sosialiasi kepada para PKL. “Yang penting itu pencegahan. Selama ini terkesan seperti pembiaran. Akan kami mulai dari tingkat kelurahan hingga Dinas Pasar,” tegasnya.
Ita yakin dengan langkah tersebut, Pemkot akan mudah menata PKL tanpa mendapat perlawanan hingga penolakan. Pihaknya juga akan meminta klarifikasi ke Dinas Pasar terkait penarikan retribusi PKL yang berjualan di tempat yang dilarang perda.
Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mendukung langkah pemkot yang akan mengoptimalkan fungsi trantib di tiap kelurahan dalam rangka sosialisasi dan pencegahan. Pasalnya, jika tidak dilakukan hal tersebut akan menambah kesulitan bagi Pemkot itu sendiri. “Tiap ada penertiban, disitu ada perlawanan. Apalagi PKL banyak ditunggangi oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan terganggunya proses penataan PKL,” ujarnya.
Peran pihak kelurahan kata politikus PDIP ini, menjadi kunci suksesnya penataan PKL. Semakin gencar sosialisasi dan pencegahan, makin sedikit pelanggaran di lapangan.(MJ-079).