SEMARANG, mediajateng.net, – Belasan warga dari Jalan Tanjung, RT 6/03 Kelurahan Pandansari Kecamatan Semarang Tengah mendatangi gedung DPRD Kota Semarang, Jumat (11/1). Mereka mengadukan nasibnya terkait sengketa tanah dengan pihak Bank Mandiri.
Dimana dari sengketa tersebut berujung kepada pengusiran yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Saat ini penduduk yang masih mendiami di Jalan Tanjung 10-12 tersebut tinggal 11 Kepala Keluarga (KK).

Pihak warga tidak terima dengan ganti rugi yang diberikan oleh Bank Mandiri karena dinilai tidak manusiawi.

“Kita meminta supaya besaran ganti rugi sesuai dengan harga rumah yang kami tempati,” ujar koordinator warga, Wiwoho.

Tanah tersebut pada mulanya merupakan milik Bank Bumi Daya dan ditempati oleh para anggota TNI. Seiring berjalannya waktu, Bank Bumi Daya bermarger menjadi Bank Mandiri. Sementara itu, anggota TNI yang sebagai penghuni awal di wilayah tersebut sudah pada meninggal.

Dimana saat ini wilayah tersebut di tempati keluarga dari TNI. Dikarenakan Bank Bumi Daya sudah bermarger, secara tidak langsung aset juga dikuasi oleh Bank Mandiri.

“Disitu kita sudah lama tinggal, sudah hampir 60-70 tahun. Bahkan informasi yang kita terima itu sertifikat bodong,” ujar Wiwoho. Ia mewakili belasan orang yang masih tersisa di tempat tersebut juga mengklaim jika selama berpuluh-puluh tahun warga juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sebelumnya ada 29 KK yang menempati wilayah tersebut. namun saat ini tinggal 11 KK. “Yang lain nekad pindah karena mereka takut selama ini di intimidasi dari pihak Mandiri,” katanya. Adapun uang ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak Bank Mandiri yaitu Rp 25 – 45 juta rupiah.

Besaran tersebut menurutnya, masih jauh dari kebutuhan. Sehingga mereka meminta supaya uang ganti rugi disesuaikan dengan harga rumah yang mereka tempati. Karena tidak menumukan solusi, belasan warga tersebut mengadu ke DPRD Kota Semarang.

Menanggapi aduan dari warga, Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Swasti Aswagati mengatakan jika dewan hanya berfungsi sebagai tempat pengaduan, bukan pengambil keputusan atas permasalahan tersebut.

“Dewan selaku fasilitator, bukan pengambil keputusan. Kita menindak lanjuti surat aduan yang masuk ke DPRD,” ujar Swasti. Dikatakannya, dari persoalan yang disampaikan oleh ke dua belah pihak baik itu Bank Mandiri maupun warga setempat, berkesimpulan jika memang tanah tersebut milik dari Bank Mandiri.

Sehingga, lanjutnya, secara hak kepemilikan, tanah tersebut merupakan milik Bank Mandiri. Untuk digunakan sebagai tempat apapun itu, merupakan hak dari Bank Mandiri. Terkait dengan besaran ganti rugi yang tidak ada kata sepakat antara bank dan warga, ia tidak bisa memutuskan.

“Masalah uang kerokhiman atau tali asih, karena Bank Mandiri merupakan BUMN tentunya memiliki standar maupun ada aturan yang harus di lakukan,” katanya. Dikatakannya, sebelum permasalahan tersebut mencuat, Pemkot Semarang sebelumnya pernah menawarkan kepada warga setempat untuk pindah ke rusun milik Pemkot Semarang.
Namun, warga setempat menolak untuk pindah ke rusun tersebut.

Ia menegaskan jika DPRD Kota Semarang tidak bisa memaksa Bank Mandiri untuk mengikuti keinginan warga. Untuk masalah ganti rugi tersebut, lanjutnya, merupakan urusan dari pihak bank dan warga setempat. (ot/mj)