SEMARANG, mediajateng.net, – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dinilai kurang matang dalam melakukan perencanan dalam pembuatan perda yang mengatur reklame. Menurut anggota Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Kota Semarang Suharsono, perlu ada masterplan reklame pasalnya saat ini ada 1.300 titik reklame dimana 95 persennya membahayakan pengguna jalan.

“Perlu ada masterplan. Perda baru dibahas ditetapkan diimplementasikan belum satu tahun sudah diganti. Artinya perencanaan tidak matang dan akurat. Kita minta, sebelum bahas perda selain menegakan perda yang barlaku, harus ada master plan reklame harus disiapkan,” ujarnya, Senin (4/2).

Pihaknya mencermati hal itu merupakan tanda tanya besar. Sebab, perda baru setahun ditetapkan dan dijalankan, tetapi saat ini dibahas lagi. Salah satunya potensi pendapatan yang harusnya ditargetkan Rp9 miliar, tetapi hanya tercapai Rp1 miliar lebih.

“Terutama menyangkut keamanan paling diutamakan. Maka kita minta besok seluruhnya reklame tidak ada yang menjorok ke jalan. Supaya keamanannya terjaga, jangan sampai malah membahayakan pengguna jalan,” imbuhnya.

Pihaknya mengevaluasi selain berbahaya karena berada di bahu jalan, sisi estetika tentu saja tidak memadai.

Seperti diketahui, Pemkot Semarang kembali mengusulkan revisi perda reklame padahal perda tersebut baru setahun berjalan. (ot/mj)