Sosialisasi BPN tentang Tanah Musnah Diwarnai Penolakan Warga Pemilik Tambak Terdampak Tol Semarang-Demak

Semarang, mediajateng.net, – Sosialisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tanah Musnah di Aula Kantor Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Selasa (16/11/2021), diwarnai penolakan warga
pemilik tambak yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang-Demak.

Penolakan yang disampaikan warga pemilik tambak yakni penetapan tanah musnah lahan tambak yang mereka miliki.

Berdasarkan data dari BPN Kota Semarang, total tambak yang terdampak tol Semarang-Demak yang juga menjadi tanggul laut itu mencapai 200 hektar yang belum dibebaskan. Jumlah itu berada di tiga kelurahan yaitu Terboyo Kulon, Terboyo Wetan dan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

“Kami berharap tim pembebasan tanah tol Semarang-Demak ini hati-hati dalam menetapkan tanah musnah. Karena yang sebenarnya tambak warga ini masih produktif. Maka kami menolak jika kemudian ditetapkan sebagai tanah musnah,” kata kuasa hukum warga petambak, Joko Wahyono, usai sosialisasi.

Joko melanjutkan, jika ditetapkan sebagai tanah musnah, maka warga pemilik tambak mengalami kerugian. Pasalnya, tambak warga yang jumlahnya sekitar 150 bidang di 3 kelurahan itu masih produktif untuk budidaya ikan, udang dan kerang.

Dengan ditetapkan menjadi tanah musnah, maka warga hanya akan mendapat tali asih atau uang kerohiman. Padahal, warga pemilik tambak menghendaki uang ganti rugi yang layak yang dihitung berdasarkan penilaian appraisal.

“Kami berharap, tambak-tambak tersebut juga dibebaskan dengan appraisal untuk menaksir tanah-tanah tersebut, bukan kerohiman,” pintanya.

Karena masih adanya ketidakcocokan dengan warga, ia meminta kepada BPN Kota Semarang selaku panitia pembebasan tanah jalan tol Semarang-Demak untuk menghentikan semua tahapan pembebasan lahan tambak.

“Tahapan itu harus tegas dan dihentikan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPN Kota Semarang, Sigit Rahmawan Adi menyampaikan, sosialisasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tanah Musnah yang digelar merupakan bagian dari tahapan pembebasan lahan tambak yang terdampak pembangunan tol Semarang-Demak.

“Ini belum sampai penetapan, baru tahap sosialisasi. Makanya kita sosialisasikan Permen ATR Nomor 17 Tahun 2021 itu,” kata Sigit, yang juga ketua tim pembebasan lahan tol Semarang-Demak.

Sigit menambahkan, lahan tambak yang terdampak jalan tol Semarang-Demak menang sudah dilakukan penetapan lokasi (Panlok) saat dilakukan identifikasi lahan yang terdampak pembangunan jalan tol. Termasuk juga penetapan apakah lahan tersebut masuk proyek strategis nasional (PSN) atau non PSN.

“Nah PSN itu maksudnya, lokasi yang nantinya dipergunakan untuk kegiatan PSN dalam hal ini pembangunan tol tanggul laut Semarang-Demak. Tapi ada juga disitu sertifikat hak yang memang di luar digunakan untuk tanggul laut yang juga musnah tergenang air, nanti akan kita tetapkan,” ujarnya.

Lahan yang ditetapkan sebagai tanah musnah, lanjutnya, di antaranya adalah sudah berubah bentuk karena bentukan alam. Misalnya, lahan yang sebelumnya berupa tambak namun sekarang terendam air laut dan tidak dapat diidentifikasi, maka ditetapkan tanah musnah.

“Kuncinya nanti di identifikasi dan inventarisasi. Kalau nanti tanah musnah maka kami akan buatkan surat keputusan untuk ditetapkan sebagai tanah musnah,” paparnya.

Untuk proses penetapan tanah musnah tersebut, BPN Kota Semarang nantinya akan membentuk tim gabungan yang terdiri dari beberapa instansi. Tugasnya adalah melakukan identifikasi dan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai tanah musnah. (ot/mj)