SEMARANG, Mediajateng.net, – Kalangan DPR dan sejumlah pengamat menyampaikan kritikan atas sikap Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso, yang mengancam mundur dari jabatan jika Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil alih 100 persen penyaluran beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tanpa melibatkan Perum Bulog.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang komaruddin mengatakan, semua program pemerintah seharusnya bisa dibicarakan di internal terlebih dahulu supaya tidak menjadi kontroversi di masyarakat.

Jika terus ribut, dikatakan Ujang, seakan koordinasi dan komunikasi diantara kementerian ini kurang baik. Efeknya, citra pemerintah dan presiden Jokowi pun menjadi tercoreng.

“Citra pemerintah jelek. Lembaga yang seharusnya mensejahterakan rakyat tetapi malah ribut sendiri. Harusnya Pak Buwas evaluasi diri dulu, baru mengkritik lembaga yang lain,” katanya, Rabu (3/7).

Lebih jauh, Ujang juga mengingatkan kepada Buwas agar menyelesaikan permasalahan yang ada di internal Bulog seperti kelebihan stok beras yang ada di gudang. Menurutnya, jika beras yang ada digudang tidak berlebih, tidak akan menimbulkan masalah.

Masukan yang lain juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily. Menurutnya, seharusnya Buwas tidak mengedepankan emosional dalam merespon kebijakan yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat miskin.

“Saya ingin mengingatkan jangan terlalu emosional dalam menyelesaikan masalah ini. Ini bisa dibicarakan dengan kepala dingin,” sindir Ace ketika dikonfirmasi mengenai sikap Buwas yang main ancam mundur.

Dikatakan Ace, program BPNT yang dijalankan oleh Kemensos sangat bermanfaat sekaligus memberikan solusi kongkrit bukan hanya kepada rakyat kecil tetapi juga kepada Bulog. Bulog bisa mensuplai 70 persen dari 30 persen kebutuhan beras yang dibutuhkan. Artinya, Kemensos ada iktikat baik untuk membantu masalah beras di Bulog.

Yang perlu diingat, jelas Ace lagi, program BPNT harus dimaknai untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Dengan dana BPNT itu, masyarakat bisa memilih dan leluasa mengkonsumsi kebutuhan dasar bukan hanya beras tetapi ada juga telur, susu dan kebutuhan lainnya.

Lagian, sambung Ace lagi, masalah beras yang ada di Bulog juga kerap mendapatkan kritikan dan protes dari masyarakat karena kualitasnya yang kurang memadai.

“Masa beras yang ngendap itu diserahkan ke masyaraat. Masyarakat jangan sampai dicecoki oleh kelebihan stok beras bermasalah dan kualitasnya kurang memadahi,” katanya.

Apapun permasalahan yang ada, Ace tetap menginginkan agar masalah internal bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. DPR mendorong supaya dibicarakan bersama-sama dalam satu meja.

“Duduk bersama lagi dengan Mensos membicarakan mencari jalan keluarnya, bukan malah ke ruang publik,” dia berharap.

Senada dengan itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mendesak ada koordinasi antara Bulog dengan penyaluran BPNT atau Rastra, dalam hal ini Kementerian Sosial.

“Harusnya masalah ini bisa diselesaikan internal pemerintah, lakukan koordinasi antar pemerintah,” ujar Enny, Rabu (3/7).

Ia juga mengkritik sikap Buwas yang main ancam mundur dalam menanggapi masalah program yang sebenarnya bermanfaat untuk masyarakat.

“Memang model komunikasi ancam mengancam mundur ini sangat buruk, Kita tidak tahu di internal, apakah ada koordinasi tapi pak Buwas tidak diterima usulannya atau bagaimana, tapi seharusnya tidak ada ancam mundur begitu,” tuturnya.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi ikut menanggapi permasalahan antara Perum Bulog dengan Kemensos, terkait implementasi pelaksanaan program BPNT Kemensos dengan Perum Bulog.

Kata Tulus, jika pemerintah konsisten dengan era digital ekonomi, maka BPNT adalah sebuah kenisyaaan yang tak mungkin dihindari, bahkan merupakan instrumen yang efektif.

Selain itu BPNT merupakan program yang akuntabel dan transparan, sejalan dengan upaya memberantas praktif koruptif dan kolutif dan dari sisi konsumen jelas merupakan dimensi kuat untuk perlindungan konsumen.

Hal ini dikarenakan konsumen mempunyai hak untuk memilih bantuan pangan dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau.

BPNT hal yang sangat relevan dengan penjaminan hak-hak konsumen sebagaimana mandat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Seharusnya Bulog bersinergi dengan program BPNT karena efektif untuk menjamin orang miskin untuk mendapatkan beras dengan kualitas yang baik. YLKI meminta seharusnya pemerintah mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas.

Seperti diketahui, sebelumnya Budi Waseso menyatakan siap mundur dari jabatan Direktur Utama Perum Bulog.

“Saya janji kalau itu (penyaluran beras BPNT) bisa diambil alih oleh Menteri Sosial, 100 persen, saya mundur dari Direktur Utama Bulog. Selesai tugas saya, pengabdian saya selesai karena sudah ada yang bisa mengabdikan yang lebih baik dari saya,” tegasnya, Selasa (2/7).

Sikap Buwas ini ingin menunjukan protes atas penyaluran beras BPNT yang merupakan pengalihan dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (rastra) itu kepada pasar. Bagi Buwas, perubahan skema penyaluran itu membuat distribusi beras dari gudang Bulog terkendala.

“Beras Bulog tidak keluar. Tidak bisa suplai, kalau kami tidak bisa suplai, maka berarti serapan Bulog akan berhenti,” katanya.