DEMAK, Mediajateng.net – Sejumlah pegiat seni dari Kota Wali menyerukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh ajakan mengikuti aksi people power yang kini berganti nama kedaulatan rakyat pada 22 Mei nanti.

Salah satu pelaku seni, Zoex Zabidi warga Batursari, Kecamatan Mrangen menyatakan bahwa gerakan yang mengusung tema kedaulatan rakyat pada 22 Mei nanti harus disikapi dengan penolakan, karena bermuatan politik yang menyesatkan dan berpotensi mengganggu keutuhan NKRI.

“Saya menghimbau agar masyarakat, khususnya generasi muda tidak terprovokasi untuk terlibat gerakan 22 Mei nanti. Saya pribadi menolak dan menentang gerakan tersebut. Dan berharap aparat TNI dan POLRI bertindak tegas,” kata Zoex yang juga Sutradara Dramalab Semarang, Senin (20/5/2019).

Zoex menambahkan, gerakan 22 Mei nanti adalah gerakan yang mengarah pada ancaman NKRI. Penciptaan kondisi chaos dirancang oleh sekelompok orang untuk kepentingan mereka.

Kepercayaan terhadap pemerintah coba dijungkirbalikkan dan menjadi propaganda kepada rakyat.

“Maka dibutuhkan kerja sama seluruh elemen bangsa, pemuka agama, masyarakat untuk merapatkan barisan agar tetap bersatu dibarisan terdepan melawan gerakan tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, 22 Mei momentum baik untuk menyatukan seluruh elemen bangsa menjaga keutuhan NKRI. Pesta demokrasi yang sempat membuat perbedaan dan pertentangan harus disikapi sebagai proses pembelajaran berdemokrasi.

Dan kehidupan bernegara harus tunduk pada aturan yang berlaku demi keutuhan NKRI.

NKRI harga mati, itu pasti,” tandasnya.

Menurut Sutradara Teater Nawiji, Khoiri Abdilah, warga Desa Kenduren , Kecamatan Wedung, upaya delegitimasi dalam percaturan pemilu 2019 yang di gaungkan salah satu kubu, agaknya terlalu kebablasan.

Delegitimasi hasil pemilu yang di peras menjadi suatu gerakan people power atau gerakan kedaulatan rakyat harus nya melalui beberapa tahapan instrumen kejanggalan, tidak hanya berlandaskan pada like and dislike semata.

“Toh sekalipun terindikasi banyak temuan kecurangan, harusnya di selesaikan lewat mekanisme yang ada, melalui Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maupun Mahkamah Konstitusi. Janganlah ketidaksepakatan segelintir kelompok menyeret seluruh lapisan masyarakat paling bawah (rakyat)

Dalam pengamatannya, seniman
berwajah tampan itu melihat bahwa upaya people power yang akan direncanakan, agaknya bertepuk sebelah tangan, karena kegaduhan Pemilu 2019 hanya ada di kalangan elite, kebanyakan masyarakat akar rumput sudah menganggap selesai terkait pesta demokrasi setelah tanggal 17 April.

“Rakyat Indonesia sudah cerdas, saya yakin mereka tidak akan ikut – ikutan para elite politik yang suka bikin gaduh negeri ini,” tutupnya.mj-60