Sekolah Kena Proyek Tol, Dewan Minta Percepatan Appraisal Tanah Pengganti

0

SEMARANG, Mediajateng.net, – Kalangan dewan mendorong agar proses apraisal tanah pengganti untuk relokasi SMPN 16 Semarang segera diputuskan. Pasalnya, sudah tiga tahun sejak proyek tol Semarang-Batang beroperasi, siswa SMPN 16 Semarang belajar dengan lahan yang tersisa.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo, usai menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan Kota Semarang, BPN Kota Semarang dan pihak PPKom Proyek Tol Semarang – Batang, Senin (3/2).

Pihaknya meminta kepastian masalah penggantian lahan bisa terealisasi setidaknya bulan Februari ini. Apabila penggantian lahan sudah mendapatkan kepastian, pihak Jasamarga dapat segera membangun sekolah baru.

“Kalau tanah sudah oke, Jasamarga bisa segera membangun. Apabila nanti butuh support APBD, berati pihak Disdik harus membuat masterplan dan rencana anggaran biaya (RAB),” ujarnya kepada wartawan.

Ia juga mengatakan, bila membutuhkan support APBD, hal penting yang harus dilakukan adalah anggaran tersebut harus masuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Setidaknya, perencanaan harus dilakukan sekitar Mei atau Juni ini.

“Kalau lewat itu nanti repot, tidak bisa masuk perencanaan 2020, maka 2021 belum bisa bangun. Karena kami khawatiran soal itu, oleh karena itu kami ingin agar ada percepatan yang dilakukan terutama dari PPKom,” pintanya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang, Gunawan Saptogiri juga berharap Februari ini penggantian lahan sudah selesai. Pihaknya sudah menyediakan dua lahan alternatif di Jalan Prof Hamka Ngaliyan.

“Mudah-mudahan dari PPKom dan Jasa Marga bisa mempercepat sehingga pembangunan bisa dilakukan 2020,” tambahnya.

Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Semarang-Batang Judiono mengatakan, pihaknya tidak menemui kendala dalam relokasi SMPN 16 Semarang. Hanya saja, beberapa waktu lalu ia masih meminta rekomendasi dari Kementrian Pendidikan mengingat luasan yang terdampak tol hanya sekitar 4.000 meter persegi dari total luasan 9.000 meter persegi.

“Kami perlu ada legal standing yang secara hukum aman karena sisa lahan lebih banyak. Jadi, kami minta rekomendasi kementrian. Setelah mendapatkan rekomendasi, kami lakukan kajian dan sepakat untuk direlokasi,” kata pria yang akrab disapa Pak Dion ini.

Hingga saat ini apraisal pengganti lahan, kata dia, memang belum ditentukan. Pihaknya sudah menyusun berita acara penawaran. Ia berjanji akan menyelesaikan nilai kontrak pengganti lahan pada Februari ini. (ot/mj)