Semarang,Mediajateng.net-Massa dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) menggelar aksi penolakan pendirian pabrik Semen Indonesia (SI) di depan kantor Gubernur Jateng, akhirnya diterima Gubernur Ganjar Pranowo, Selasa (20/12) setelah sempat menginap semalam. Mereka juga ditemukan dengan kubu yang pro berdirinya pabrik semen. Pertemuan itu antiklimaks, sebab keputusan baru didapat pada17 Januari 2017 mendatang.

Saat audiensi di Kantor Gubernur Jateng, masing-masing kubu membawa perwakilan sebanyak 20 orang. Kubu kontra, dihadiri JMPPK, sejumlah aktivis dari PBHI Jateng dan LBH Semarang, serta Fakultas Hukum Unika Soegija Pranoto. Sedangkan di kubu pro, dipimpin guru Dwi Joko Supriyanto dan sejumlah warga yang menempati sekitar lokasi pabrik semen.

Di depan Ganjar, Ketua JMPPK Gunretno bercerita mengenai keputusan gubernur yang mengecewakan masyarakat sebab adanya izin lingkungan baru untuk PT. SI. “Jangankan di Rembang, saya konsisten mengawal penolakan pabrik semen di manapun di Jateng,” katanya.

Gunretno menyatakan tak percaya dengan tim kecil yang dibentuk pemerintah pusat yang terdiri dari sejumlah Kementerian, Pemprov Jateng, Walhi, dan PT SI. Ia menilai, tim hanya mengkaji perihal peluang beroperasinya pabrik.

Sementara, dari pendukung pabrik, Dwi Joko Supriyanto meminta masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Baik pihak pro maupun kontra, harus rukun karena masih satu desa, bahkan keluarga. “Yang menolak-nolak itu murid saya semua. Termasuk Joko Prin (Joko Priyanto, koordinator JMPPK Rembang, Red). Kabeh dulurku, ayo dirembug sing apik,” ungkapnya.

Ia meminta pihak yang menolak, mendengarkan pendapat warga sekitar pabrik. Karena dari 12.000 warga di lima desa sekitar, 95 persen lebih mendukung operasional pabrik. Warga banyak yang mendukung karena pabrik berhasil menunjukan komitmennya mensejahterakan masyarakat.

Menurutnya, mayoritas warga di Pegunungan Kendeng berstatus pengangguran dan hanya punya ijazah SMP. Jika ada pabrik semen, lapangan kerja jelas di depan mata. “Selain perbaikan ekonomi, pendidikan juga akan membaik. Kalau ada dana, bisa menyekolahkan anak sampai sarjana,” ucapnya.

Warga yang lahannya dipakai sebagai kawasan pabrik, kata Dwi, juga telah diberi ganti untung. Petani menggunakan uang ganti untung untuk membeli lahan pertanian yang lebih luas di daerah lain. PT. SI juga membeli tanah dengan harga sangat mahal. “Sawah yang dibeli semen pun sampai sekarang masih boleh digarap. Kan, semen tidak eksplorasi langsung semuanya, bisa belasan tahun lagi baru ditambang, warga untung banyak,” katanya.

Dwi meminta penolak semen bersikap obyektif. Di daerahnya terdapat 7-10 tambang ilegal milik perusahaan besar. “Kalau semen Rembang yang punya pemerintah dipersoalkan, mengapa yang swasta seperti Sinar Mas, ahaka, CCI dan lain-lain itu tidak diapa-apakan. Padahal mereka malah ngawur-ngawur penambangannya dan sama sekali tidak peduli kesejahteraan warga,” imbuhnya.

Ganjar menegaskan dirinya tak pernah mengeluarkan izin baru. Pertemuan dengan sejumlah Kementerian di Jakarta, juga memutuskan bahwa terkait pabrik semen Rembang akan dikeluarkan 17 Januari 2017. Sambil menunggu keputusan tersebut, ada tim kecil untuk melakukan pembahasan terkait putusan MA.

“Jangan berandai-andai kalau tim kecil itu nanti memutuskan pabrik semen tidak boleh beroperasi. Kalau semua tak sesuai dan rekomendasi dari tim tidak boleh beroperasi, ya harus dipatuhi,” tegasnya.

Usai pertemuan antara warga pendukung dan penolak pabrik semen, kedua pihak diminta untuk saling bertegur sapa dan bersalaman. Meski begitu, Gunretno cs masih tidak puas. Mereka kembali menggelar aksi di depan kantor gubernur dengan mendirikan tenda dari terpal warna biru. Aksi tersebut juga memblokir pintu gerbang jalan masuk ke komplek kantor Gubernur.

Diduga Diback Up Kompetitor

Di pihak lain, Bupati Rembang Abdul Hafidz menduga, kubu yang kontra pembangunan pabrik semen diback up kompetitor PT. SI. Sebab mendapat back up itu, penolakan semen Rembang dapat berlangsung keras dan massif serta dalam jangka waktu lama. Padahal, kalau ditelaah lebih luas, jumlah warga yang menolak semen tidak ada lima persen dari seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik semen.

“Penolak semen Rembang bisa seperti itu karena ada yang di belakangnya. Kompetitor,” katanya ketika ditemui Setelah menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Bank Jateng di Gumaya Tower Hotel Semarang, Selasa (20/12).

Hafidz tidak menyebutkan siapa kompetitor yang dimaksud. Dia menyebutkan jika penambangan di pegunungan Kendeng sudah ada sejak 1996. Penambangan dilakukan perusahaan-perusahaan besar dengan tanpa memperdulikan dampak lingkungan. Ironisnya, penambangan tersebut tidak menuai protes. “Saya justru ingin PT. SI menjadi contoh bagi penambang lain. Bagaimana cara penambangan yang baik dan tidak merusak lingkungan, bagaimana reklamasinya,” katanya.

Seperti diketahui selain PT Semen Indonesia, Pegunungan Kendeng menjadi incaran sejumlah pabrik semen swasta. Diantaranya PT. Indocement melalui anak perusahannya, PT Sinar Mulia Sakti. Saat ini PT. SMS telah menyelesaikan Amdal dan proses perizinan pabrik. (MJ-058)

Comments are closed.