DEMAK, Mediajateng.net – Adanya dugaan pungli dalam pelantikan kades serentak Kabupaten Demak, membuat Ketua Komisi A DPRD Demak,  Sunari, angkat bicara.

Menurut dia, acara pelantikan tersebut semestinya didanai oleh APBD, sehingga tidak ada alasan untuk meminta sumbangan kepada kepala desa yang akan dilantik.

Sebelumnya salah seorang kepala desa terpilih bahkan dimintai uang sebesar Rp3,5 juta, namun dengan kuitansi Rp3 juta.

Jika memang benar yang melakukan penarikan adalah pejabat negara, lanjut Sunari, tentunya hal itu tidak dibenarkan, terlebih Presiden Jokowi tengah gencar gencarnya perang melawan pungli.

“Wah ini tidak benar, biaya pelantikan harusnya dianggarkan di APBD.  Kalau anggaran kurang mencukupi,  bisa dianggarkan di perubahan.  Selama ini kita tidak pernah diajak komunikasi oleh Pemkab,” tegas Sunari.

Sunari juga menegaskan akan segera menindaklanjuti temuan tersebut. “Dalam waktu dekat ini Komisi A DPRD Demak, akan memanggil para camat dan pihak terkait,  menyusul dugaan adanya pungli tersebut,” tegasnya. (MJ-045)

Comments are closed.