SEMARANG, mediajateng.net, – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kawal Suara Rakyat (GRKSR) menggelar unjuk rasa di Bundaran Air Mancur Jalan Pahlawan, Semarang, Jumat (26/4). Mereka mengajak masyarakat ikut memantau dan mengawal proses penghitungan suara, mulai dari TPS, kelurahan, kecamatan, hingga rekapitulasi di KPU.

Zulkifli, salah satu orator dalam aksi tersebut mengatakan, pemilihan umum merupakan sarana demokrasi sebagai bentuk legitimasi, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal itu sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 pasal 1.

“Masyarakat patut bersyukur Pemilu pada 17 April 2019 berjalan dengan aman dan damai. Namun, kita sebagai rakyat juga sangat menyayangkan dengan begitu banyaknya indikasi kecurangan di berbagai wilayah, mulai sebelum pencoblosan hingga perhitungan suara yang mengarah kepada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif,” katanya.

Tugas utama KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu adalah mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemungutan suara secara transparan, akuntabel, jujur dan adil. Hal itu sebagaimana dijelaskan secara rinci dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

“Selanjutnya, menjadi kewajiban kita bersama selaku rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk ikut mengawal proses demokrasi agar berjalan secara bersih, jujur dan adil,” ujarnya dengan tegas.

Dari data temuan lapangan, lanjutnya, ada sekitar 7.132 kasus pelanggaran selama Pemilu 2019, 1.261 kasus laporan dugaan kecurangan pemilu, 105 kasus kesalahan input data Situng KPU, 165 kasus ketidak netralan ASN,  dan sebagainya. Kondisi yang sangat memprihatinkan, mengingat Pemilu 2019 melibatkan ribuan anggota KPU,  Bawaslu,  beserta aparat Polri maupun TNI dengan biaya hingga Rp 25 triliun.

Pihaknya juga meminta agar KPU lebih respek dan responsif terhadap berbagai kritik dan masukan dari berbagai pihak, selalu meng-update semua informasi penting terkait penghitungan suara yang menjadi isu sentral pada hari ini hingga pengumuman hasil penghitungan suara pada 20 Mei 2019 yang akan datang.

“Penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilu harus dijalankan secara adil, tidak memihak kepada kubu salah satu peserta pemilu atau partai politik tertentu,” tegasnya

Selain berunjuk rasa, kumpulan anak muda itu juga melakukan long march dari Pahlawan menuju kantor KPU Jateng di Jalan Veteran. Mereka menuntut KPU dan Bawaslu bekerja profesional dalam menyelesaikan semua tahapan Pemilu 2019. (ot/mj)