DEMAK, Mediajateng.net – Dari 600 ribu bidang tanah di Kabupaten Demak, yang sudah terpetakan atau terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Demak, baru 186.720 bidang saja.

“Hanya 32 persen yang sudah terdaftar. Masih banyak bidang tanah yang belum terdaftar,” kata Kepala BPN Demak, Murdho, saat sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Pendopo Kabupaten Demak, Selasa (8/1/2018).

Sosialisasi PTSL tersebut dihadiri oleh Bupati Demak , M Natsir, Kepala Bidang Hubungan Hukum Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jateng, Forkopimda Demak, Camat se-Kabupaten Demak, serta Kepala Desa se-Kabupaten Demak.

Menurutnya, dalam satu tahun BPN Demak menerima permohonan sertifikat tanah sebanyak 1300 saja. Jika dievaluasi , maka bidang tanah di wilayah Demak akan selesai pemetaan 328 tahun lagi.

“Jika kita menunggu ajukan sertifikat, maka tahun 2337 baru selesai,” ujarnya.

Melalui program PTSL , lanjut Murdho, diharapkan bisa mempercepat penyelesaian pembuatan peta lengkap wilayah Kabupaten Demak yang pada akhirnya bisa digunakan Pemkab Demak untuk menentukan orientasi arah kebijakan pembangunan, memperlancar dan mempermudah pengelolaan PBB, serta menentukan peta kerja dalam rangka percepatan pendaftaran hak atas tanah.

“Karena peta lengkap Kabupaten Demak yang multiguna, maka percepatan penyelesaiannya akan sangat efektif apabila dikerjakan oleh masing-masing desa/kelurahan dengan pembiayaan dibebankan kepada desa yang bersangkutan, melalui Alokasi Dana Desa (ADD),” terang Murdho.

“Nantinya tidak perlu menunggu 300 tahun lagi tetapi maksimal dua tahun bidang bidang tanah bisa dipetakan,” tambah dia.

Lebih lanjut Murdho menambahkan, PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

“Target PTSL 2019 sejumlah 70 ribu bidang tanah di Demak segera bersertifikat. Dengan target sebesar itu , maka perlu adanya partisipasi dari instansi terkait seperti BPKPAD, Dukcapil, Babinsa, dan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, pada kesempatan itu, Bupati Demak, M Natsir menerima sebanyak 22 aset pemerintah kabupaten berupa sertifikat tanah jalan desa/kelurahan, satu sertifikat tanah TPA Berahan Kulon, Kecamatan Wedung dan satu sertifikat tanah MAN Demak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Demak.

Bupati mengaku sangat apresiatif dengan adanya sosialisasi PTSL tersebut, karena masyarakat dapat mengetahui kondisi bidang tanahnya dengan benar.

Terlebih, sebagian besar masyarakat Demak belum mensertifikatkan tanahnya dengan alasan biaya mahal sehingga terkadang melahirkan masalah yang berujung konflik hukum.
Termasuk tumpang tindih kepemilikan surat tanah di masyarakat.

“Dengan adanya PTSL ini, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan atau sengketa tanah,” kata Bupati Natsir.