DEMAK,Mediajateng.net – Lembaga Study kebijakan Publik (LSKP) Jateng, menyayangkan lambannya pembanguan sejumlah proyek fisik di Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2017.

Terutama proyek yang dialokasikan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) APBD Demak tahun 2017.
Proyek BKK senilai Rp 60 miliar, tersebut, hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan segera dimulai pelaksanaannya.
Direktur LSKP Jateng, Muhammad Rifai, kemarin mengatakan, penganggaran dalam Bantuan Keuangan Khusus sudah melalui perencanaan yang matang dan telah disahkan maupun disetujui bersama antara eksekutif dan legeslatif. Akan tetapi belum satupun proyek dalam BKK tersebut yang dikerjakan.
“Sudah ada dalam penganggaran APBD Demak, namun sampai sekarang belum berani dilaksanakan, ini kan aneh. Ada apa ini?” sesal Rifai.
Padahal, sambung Rifai, semua proyek BKK sudah masuk dalam APBDes se Kabupaten Demak.
Dan sudah masuk dalam perencanaan pembangunan desa, tinggal menunggu Peraturan Bupati (Perbup)  untuk pelaksanaanya.
Menurutnya, kalau memang ternyata Bupati Demak tidak berani mengeluarkan Perbup, harusnya sejak awal tidak perlu adanya program BKK.
“Jangan-jangan pengalokasian anggaran BKK itu hanya untuk mengejar penilaian WTP. Seakan-akan pengelolaan aset memang benar dikelola masing-masing tingkatanya,” kata aktivis yang akrab disapa Jamus.
Selain BKK, LSKP Jateng juga menyoroti banyaknya regulasi yang sering tumpang tindih dengan aturan perundang-undangan di atasnya, seperti Perda SOTK Desa, yang bertentangan dengan Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa.
Perbup Demak nomor 5 tahun 2016 terkait pengalokasian ADD yang peruntukannya untuk pembelian sepeda motor dan yang terbaru revisi Perda Demak nomor 6 tahun 2015 tentang Perangkat Desa yang sampai sekarang belum jelas statusnya.
LSKP Jateng juga menyayangkan sejumlah Raperda yang sudah menjadi prioritas legeslasi 2016 tapi belum disahkan seperti Raperda jakon (jasa kontruksi), Raperda kesehatan, Raperda tentang toko dan pasar modern , Raperda madin serta Raperda tempat hiburan.
“Semua Raperda belum ada kejelasannya. Sudah dibentuk pansus dan diworkshopkan, nyatanya tidak jadi disahkan, padahal sudah dibiayai oleh APBD Demak. Bagaimana pertanggungjawabannya ini, ” kecam Rifai.