SEMARANG, Mediajateng.net –

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah masih mencari cara untuk menyehatkan operasional Badan Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam diskusi Meneguhkan Amanah BPR dan BKK di Quest Hotel Semarang, Senin ( 23/10 /17), Asfirla Harisanto, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, mengungkapkan, dari fakta dilapangan hanya sekitar 14 BPR dan BKK yang bisa dinyatakan dalam kondisi sehat.

Upaya penyehatan kondisi BPR dan BKK, sampai saat ini sudah melibatkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan untuk bisa memutuskan mengambil langkah pemberian suntikan dana agar kembali sehat. Tapi, terlebih dahulu harus tahu dimana sumber penyakitnya.

“Melakukan penyehatan BPR–BKK menggunakan cara penyuntikan, jelas perlu dana besar. Satu titik saja yang akan disehatkan membutuhkan dana sebesar Rp 188 milyar. Suntikan dana pun harus melalui proses skoring, agar efektif,” ungap Harisanto.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Jawa Tengah, Budiyanto Eko Purnomo mengatakan proses penyehatan BPR – BKK sedianya akan dilakukan dengan target secepatnya bulan Januari segera selesai.Pihaknya mengaku masih terus berupaya berkonsolidasi dengan lembaga OJK Kanwil 3 Jawa Tengah – DIY. Harapannya lembaga keuangan ini harus tetap kuat dalam memberdayakaan masyarakat di bawah.

Sedang, Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi memberikan sorotan khusus terhadap langkah penyehatan lembaga keuangan BPR–BKK. Pihaknya menambahkan harusnya ada pembagian tersendiri segmen pasar antara BPR–BKK dengan keberadaan Bank Jateng. Keduanya harus memiliki segmen pasar tersendiri.

“Jangan sampai masyarakat nantinya terjebak dengan keberadaan bank “titil” yang memberikan kemudahan pinjaman dengan sangat cepat.” tutup Rukma.