Progam Infrastruktur Hijau untuk Indonesia Bersih Sampah Harus Kuat

DEMAK, Mediajateng.net – Indonesia hijau, asri dan bebas sampah menjadi dambaan kita semua, karena itu anggota Komisi VII DPR RI, Daryatmo Mardiyanto mendorong penguatan progam infrastruktur hijau agar target Indonesia bersih sampah 2020 tercapai.

Pelibatan berbagai elemen masyarakat dalam penanganan sampah mulai hulu hingga hilir menjadi salah satu kunci progam kerjasama Komisi VII DPR dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Menurut Daryatmo, progam infrastruktur hijau sangat layak dijalankan. Progam ini menawarkan cara pandang baru dalam penanganan sampah. Selain bermanfaat untuk lingkungan, progam ini juga memiliki dampak positif untuk perekonomian masyarakat.

“Bentuk dukungan kita berupa penyerahan motor sampah ini. Pelibatan masyarakat sangat penting agar Infrastruktur hijau ini maksimal. Di seluruh Indonesia ada lebih dari 3000 unit yang sudah diserahkan kepada kelompok pegiat bank sampah. Kalau wilayah saya, dapil II Jateng (Demak, Jepara dan Kudus) total ada 72 unit. Progam ini akan kita dorong terus dalam APBN 2019 yang dijadwalkan akhir Oktober ini sudah disahkan. Minimal anggarannya sama seperti 2018,” kata Daryatmo, seusai kegiatan Sosialisasi dan Penyerahan Motor Sampah Pengembangan Bank Sampah Melalui Infrastruktur Hijau Menuju Indonesia Bersih Sampah 2020 untuk Kabupaten Jepara, Kudus dan Demak, di Gedung IPHI Demak, Kamis (11/10/2018).

Hadir dalam kegiatan ini, Direktur Pengelolaan Sampah Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementrian LHK Novrizal Tahar, pejabat dinas lingkungan hidup serta pegiat bank sampah dari Kabupaten Demak, Jepara dan Kudus.

Daryatmo menilai, aspek hulu dan hilir terkait penanganan sampah atau limbah harus digarap bersamaan. Untuk aspek hulu, penyempurnaan tata ruang yang ramah pengelolaan lingkungan hidup menjadi perhatian politisi PDIP ini. Pihaknya akan mendorong agar kebijakan itu masuk dalam peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Pemerintah gencar membangun infrastruktur. Mestinya itu harus dilengkapi dengan pengelolaan sampah dan limbah. Ini bagian hulu. Jadi tidak sekedar sektor hilir saja,” jelas Daryatmo.

Direktur Pengelolaan Sampah Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementrian LHK Novrizal Tahar, sepakat dengan Daryatmo Mardiyanto. Untuk sisi hulu, jajarannya juga mendorong adanya upaya pengurangan “produksi” sampah.

Meskipun hal itu diakuinya juga tak mudah karena terkait dengan perilaku masyarakat.

“Makanya kita mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat. Sampah sekarang tak cukup hanya dibuang di tempatnya, namun harus dipilah dan dipilih. Itu membantu progam bank sampah. Kita juga mendorong ada kegiatan induk daur ulang sampah. Itu kuncinya untuk mengurangi sampah,” jelasnya.

Saat ini, jumlah bank sampah di seluruh Indonesia sebanyak 5.500 unit. Menurut Novrizal angka itu masih tergolong minim. Sebab idealnya satu desa atau kelurahan memiliki satu bank sampah.

“Ini akan terus kita dorong. Sampah itu bisa jadi ekonomi inklusif. Bahan untuk itu selalu tersedia karena sampah selalu ada tiap hari. Dan tiap orang pasti menghasilkan sampah. Ini harus dikelola agar sampah tidak mencemari lingkungan dan punya dampak manfaat ekonomi,” tandasnya.