JAKARTA, Mediajateng.net, – Pemerintahan Joko Widodo terus berupaya bekerja keras memperbaiki pondasi ekonomi nasional. Hal itu mengingat keadaan ekonomi global yang sedang berubah. Pada bulan-bulan awal pemerintahan Jokowi, harga-harga komoditas seperti batubara, sawit, karet semuanya turun karena memang ekonomi dunia yang juga dalam posisi menurun.

“Empat tahun lalu, di awal pemerintahan, harga komoditas anjlok. Baik itu batubara, sawit, karet, karena ekonomi dunia sedang menurun,” kata Presiden Jokowi di Kedoya, Jakarta Barat, Selasa (27/11).

Selama empat tahun pemerintah telah membangun pondasi-pondasi baru. Pemerintah ingin Indonesia hijrah dari yang semula konsumtif ke produktif, bangsa yang efisien dan bangsa yang kompetitif. Karena tanpa kerja keras, sangat berat bagi Indonesia untuk berkompetisi dan bersaing dengan negara-negara lain.

“Terkadang apa yang kita kerjakan hasilnya tidak langsung instan. Tidak langsung dinikmati. Pilihannya kadang pahit, kadang juga sakit. Tapi harus memilih itu agar bisa menjadi bangsa yang sehat produktif,kompetitif dan efisien,” papar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Selama empat tahun berlangsung, pemeritah telah memperbaiki struktur fiskal, dari yang konsumtif ke produktif. Misalnya, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang prosentasenya 82% justru dinikmati kalangan atas. Pada 2014 dipangkas, dialihkan untuk kegiatan produktif seperti, membangun infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, dan jalan tol.

Untuk pembangkit tenaga listrik, orientasi pemerintah memang tidak Jawa sentris tetapi Indonesia sentris. Karena pemerintah ingin memunculkan sentra sentra ekonomi baru di luar pulau Jawa.

Pemerintah juga memangkas regulasi yang berbelit-belit meski sampai saat ini masih belum cukup. Dicontohkan, izin pengurusan pembangkit tenaga listrik, dari 258 izin dipangkas menjadi 58. Namun menurut Presiden ini belum cukup. Ia menilai 58 masih terlalu banyak.

Disisi lain, ia menyadari perubahan tersebut bukan hal yang instan, perlu tahapan besar seperti, menurunkan ketimpangan dan kemiskinan. Hasilnya bisa dilihat dalam empat tahun ini. Rasio telah turun dari 0.41 menjadi 0.38. Begitu juga dengan kemiskinan dari 11,2% menjadi 9,8 % dalam empat tahun.

“Ini memang tidak bisa langsung melompat karena dulu proses rasio ini semakin membesar dan perlu jangka panjang. Menurunkan juga membutuhkan proses dan waktu,” ulas Jokowi.

Selain itu, pemerintah juga memiliki program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), kartu Indonesia Pintar (KIP), Dana Desa yang telah digelontorkan sampai sekarang. Selama empat tahun terakhir ini sudah mencapai Rp187 triliun.

Tak hanya itu, pemberdayaan ekonomi kecil juga dilakukan pemerintah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya 22-23 persen, ditambah subsidi, bunganya menjadi 7% yang bisa dinikmati usaha mikro, usaha kecil sehingga mereka tidak terbebani bunga yang tinggi.

Kemudian, pemerintah mendirikan bank wakaf mikro di pondok pondok pesantren. Memang belum banyak, baru sekitar 30-an bank wakaf mikro. Menurut Jokowi, ekonomi umat juga perlu diperhatikan. Pembangunan pondasi baru ekonomi ini juga akan dilakukan di tahun depan guna membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

“Kita memiliki 260 juta penduduk. Ini adalah kekuatan, ini adalah potensi,” imbuh mantan Wali Kota Solo itu. (ot/mj)