DEMAK, Mediajateng.net – Polres Demak menyatakan kesiapannya untuk mengamankan pesta demokrasi serentak di Kabupaten Demak. Kapolres Demak, AKBP Arief Bahtiar, menyatakan bahwa, Polres Demak sudah jauh jauh hari sebelumnya, mengamankan setiap tahapan demi tahapan pemilu 2019.

Selain itu juga mengamankan gudang logistik KPU Demak termasuk mengamankan kantor KPU Demak dan Bawaslu Demak.

“Kami senantiasa siap mengamankan gelaran Pemilu 2019. Kami bekerja profesional, netral dan tidak terpengaruh dari pihak manapun dalam melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilu 2019,” kata AKBP Arief Bahtiar usai penandatangan nota kesepahaman (MOU) antara Polres Demak dengan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak tentang penyelenggaraan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Kamis (24/1/2019).

Acara yang berlangsung di ruang rapat utama Mapolres Demak itu, dihadiri oleh Ketua KPU Demak Bambang Setya Budi beserta Komisioner KPU Demak.

Kapolres Bahtiar menambahkan, melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, akan menjadikan keyakinan bahwa proses pemilu dapat dilaksanakan dengan optimal sesuai yang diharapkan.

AKBP Bahtiar juga berharap proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Demak dapat mewujudkan perubahan dan siklus pemerintahan yang cerdas untuk NKRI.

“Oleh karena itu, pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar lima tahun sekali itu perlu pengamanan maksimal,” ujarnya.

Dia menambahkan, konflik yang biasanya terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu antara lain adalah penetapan jumlah pemilih dan politik uang.

“Apabila tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada aspek kehidupan sosial,” tambahnya.

Sementara Ketua KPU Demak Bambang Setya  Budi, mengatakan, MOU ini menjadi momentum tanggung jawab bersama dalam mengawal pemilu 2019 agar tercapai ketertiban dan keamanan.

“Melalui nota kesepahaman dan nota kesepakatan ini, embrio kerja sama yang bersinergi sesuai tupoksi masing-masing dapat terwujud,” kata Bambang.

Penegakan hukum, lanjut Bambang, tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, akan tetapi juga oleh semua lembaga terkait serta peran masyarakat.

“Karena itu, nota kesepahaman dan kesepakatan bersama tersebut diperlukan untuk menyamakan persepsi dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2019 secara terpadu dan berintegritas,’ ujarnya.