SEMARANG, Mediajateng.net- Perubahan tata guna lahan di daerah aliran sungai menjadi faktor terbesar banjir semakin meluas terjadi di wilayah Jawa Tengah hingga saat ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Budi Yuwono, menjelaskan, secara jelas perubahan tata guna lahan mengurangi daya dukung lingkungan. Sungai menjadi tidak mampu lagi menampung debit sungai.

“Upaya melakukan normalisasi sungai agar daya tampung debit air menjadi lebih baik, sudah kami lakukan, diikuti pula dengan perbaikan infrastruktur tanggul dan tebing sungai,” ungkapnya.

“Yang kita butuhkan dalam mengelola permasalahan banjir yang terjadi adalah adanya konsistensi pemegang kebijakan dalam mengelola tata ruang wilayahnya. Faktanya, masih banyak yang tidak konsisten.” jelas Prasetyo didepan diskusi mengangkat tema ‘Pengendalian Banjir di Jawa Tengah, di Hotel Pandanaran Semarang’, yang dirilis, Sabtu (11/11/17).

Memasuki musim penghujan tahun 2017 ini, hampir mayoritas wilayah Jawa Tengah masuk dalam titik rawan banjir. Dari 35 kabupaten kota, hanya tiga wilayah, yaitu Magelang, Salatiga, dan Wonosobo yang masuk dalam kondisi aman dari bahaya banjir.

Wilayah rawan banjir diantaranya adalah Cilacap, Banyumas, Kebumen, Solo, Sagen, Karanganyar, Sukoharjo, termasuk Semarang, Kendal, Pekalongan, Kendal dan Brebes.

Sementara itu, jika pemerintah menyebut faktor perubahan tata guna lahan menjadi faktor penyebab banjir. Menurut pakar hidrologi dari Universitas Diponegoro Semarang, Robert J. Kodoatie, justru mengatakan kondisi over populasi penduduk di wilayah Jawa Tengah, menjadi faktor pemicu. Untuk itu, pemerintah harus berani melakukan perubahan rencana tata ruang wilayahnya.

“Jumlah manusia semakin banyak, semakin banyak pula tuntutan infrastruktur yang dibutuhkan.” tegas Robert.