SEMARANG, mediajateng.net – Ada perbedaan pendapat dari pihak kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus dugaan kampanye di tempat ibadah yang melibatkan caleg S dari Partai Gerindra.

Demikian diungkapkan Koordinatir Divisi Hukum dan Datin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Arief Rahman. Menurutnya, perbedaan pendapat juga terkait mensrea (niat jahat), walaupun inisiatif untuk melakukan kampanye di tempat ibadah ini tidak berasal dari caleg S. Melainkan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi caleg S yang berada di lokasi kampanye hingga acara selesai.

Dia membuktikan adanya niat jahat melandaskan pada pengetahuan dan kehendak, karena yang bersangkutan dari hasil klarifikasi mengetahui hal itu merupakan pelanggaran.

“Hal ini melanggar pasal 280 ayat (1) huruf h, bahwa pelaksana kampanye, peserta pemilu, tim kampanye, dilarang berkampanye dengan menggunakan tempat ibadah, dengan pasal pidana pada pasal 521 dengan ancaman pidana 2 (dua) tahun dan denda Rp 24 juta,” katanya.

Dalam pembahasan kedua, lanjut Arief, Bawaslu berharap kasus ini bisa masuk ke tahap penyidikan kepolisian untuk dikaji lebih dalam dan mendapatkan bukti-bukti baru yang menguatkan.

Akan tetapi kepolisian berpandangan jika kasus ini disidik juga akan mentah karena pihak kejaksaan tetap berpandangan kasus ini tidak memenuhi unsur utamanya menyangkut subjek hukum pelaksana kampanye dan sifat kampanye yang akumulatif.

Kasus dugaan kampanye ditempat ibadah ini berawal dari kegiatan kampanye yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perijinan di STTP. Sementara surat pemberitahuan kampanye yang seharusnya ditembuskan ke Bawaslu kota Semarang, juga tidak disampaikan oleh pelaksana kampanye. (ot/mj)