Semarang-mediajateng.net

Praktik produksi serta peredaran obat dan jamu tak berijin atau tanpa ijin edar di Cilacap berhasil diungkap oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah . Selain tak mencantumkan ijin resmi, obat jamu ini juga dinilai berbahaya untuk tubuh peminumnya, karena mengandung bahan-bahan kimia berbahaya.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Djarod Padakova didamping Direanarkoba Kombes Krisno Siregar mengatakan, pengungkapan ini bermula dari seorang pelaku bernama Suyit yang mengedarkan obat dan jamu tradisional tersebut. Lantas petugas melajuka penggeledahan di rumah pelaku di Desa Lebo, Warungasem, Batang, dan ditemukan ratusan pack jamu dari berbagai merek.

“Pengungkapan dilakukan pada 20 Februari lalu, dari pelaku didapat keterangan dia mengambil barang dari dua pelaku yang memproduksi jamu ini di Cilacap,” ungkapnya saat gelar perkara di kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng di Jalan Dr Wahidin, Semarang, Kamis (9/3).

Lantas kasus ini pun dikembangkan, hingga akhirnya pada 3 Maret 2017, petugas menggerebek dua pabrik obat dan jamu tradisional itu. Pabrik pertama adalah milik Afi yang berada di sebuah gudang di Dusun Tinggarjati, Gentasari, Kroya, Cilacap. Sedangkan pabrik kedua milik Gino yang berada di sebuah rumah di Dusun Rawabaya, Gentasari, Kroya, Cilacap.

Dari kedua pabrik itu, petugas menyita barang bukti berupa ratusan karton obat dan jamu siap edar, bahan-bahan untuk membuat obat dan jamu, alat-alat, serta kemasan pembungkus jamu. Jamu yang diproduksi oleh pelaku di antaranya, jamu pegal linu Akar Tanjung, jamu pegal linu Godong Ijo, Jamu Urat Madu Black, jamu Buah Merah, jamu Gingseng mahkota Dewa, jamu Anrat, Madu Klenceng, dan jamu kuat lelaki Dongkrak.

“Dari keterangan pelaku, mereka sudah memproduksi sejak tiga tahun yang lalu, kalau dari omzet pabrik ini menghasilkan antara Rp 50 juta – Rp 100 juta,” tambah Direktur Dit Resnarkoba Polda Jateng, Kombes Pol Krisno Siregar.

Pelaku kesemuanya tidak ditahan karena selama dalam pemeriksaan, pelaku kooperatif. Mereka dijerat Pasal 196 UU RI Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Atau mereka juga dikenakan Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar. (MJ-303)