Semarang, Mediajateng.net – Aparatur sipil negara menjadi penggerak penting dalam reformasi birokrasi pemerintahan. Melihat posisi yang sangat menentukan ini, sayangnya belum diikuti dengan kualitas yang sesuai diharapkan.

Menurut Sriyanto Saputro, dari Komisi A DPRD Jawa Tengah, sejak adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, posisi aparatur negara sipil ini hanya menjadi alat politik. Tidak sedikit yang terlibat dalam mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.

“Netralitas aparatur sipil negara hanya sebuah slogan. Demi kepentingan kemenangan politik, mereka terlibat mendukung calon kepala daerah. Bahkan dalam setiap kasus operasi tangkap tangan, masih saja ada aparatur sipil negara yang terlibat.” kata Sriyanto, dalam diskusi “ASN Penggerak Birokrasi, Senin (19/11) di Seruni Lounge Hotel Pandanaran Semarang.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus dievaluasi dan disempurnakan. Selama sistem tersebut tidak berubah, maka indispliner aparatur sipil negara akan selamanya terjadi. Semua menjadi komitmen politik para kepala daerah yang bersangkutan pula.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sancoyo Hadi mengatakan tengah berupaya untuk membenahi kualitas aparatur sipil negara, mendongkrak beban kerjanya menjadi lebih baik.

“Kami tengah melakukan analisa beban kerja para aparatur sipil negara, agar capaian kinerjanya mampu mencapai target yang ditetapkan dalam satu bulan. Dalam hal ini harus menjadi sinergi antara beban kerja dan waktu yang ditetapkan.” Tambahnya

Penyimpangan birokrasi , menurut Retno Sunu Astuti , dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, menjadi penyakit yang dihadapi hampir mayoritas negara berkembang. Komposisi aparatur sipil negara yang dimiliki saat ini, adalah merupakan peninggalan lama.

“Harapannya mereka menjadi aparat yang berkualitas untuk meningkatkan index daya saing yang rendah, selama ini.” tutupnya