SEMARANG, Mediajateng.net – Penambahan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terbukti membebani keuangan daerah. Hal ini seperti yang disampaikan sebelumnya oleh sejumlah pengamat politik bahwa bertambahnya jumlah OPD beresiko terhadap kenaikkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

 Senada dengan hal tersebut, DPRD Kota Semarang juga menyatakan bahwa penambahan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menaikkan anggaran. Mesku, besaran kenaikannya hanya 1 persen.  “Ya, memang bertambahnya jumlah SKPD membuat anggaran (APBD, red.) naik,” kata Wakil Ketua Pansus Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang Johan Rifai di Semarang, kemarin.
Namun berdasarkan penghitungan yang sudah dilaporkan ternyata kenaikannya tidak terlalu signifikan, yakni diperkirakan hanya sebesar satu persen dari total anggaran.
Saat ini jumlah SKPD di Kota Semarang berdasarkan penataan organisasi perangkat daerah (OPD) berjumlah  19 SKPD, dengan adanya penambahan akan menjadi 27 SKPD. Jumlah dinas sebanyak itu, belum termasuk lima badan, inspektorat, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan beberapa lembaga setingkat SKPD yang masih menunggu aturan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, penataan OPD yang membuat jumlah SKPD bertambah itu tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran di masing-masing daerah. “Kami juga sempat menanyakan terkait pembengkakan anggaran dengan bertambahnya SKPD. Setelah dihitung, ternyata kenaikannya tidak signifikan,” kata anggota Komisi A DPRD Kota Semarang itu.
Terlebih pada tahun depan akan ada pengurangan pegawai di lingkup Pemerintah Kota Semarang sekitar 1.800 PNS dari kalangan guru SMA karena diambil alih pemerintah provinsi.
Jadi, Johan mengatakan beban anggaran Pemkot Semarang, terutama dari belanja tidak langsung untuk membayar gaji PNS itu berkurang dengan adanya pengambil alihan PNS dari guru SMA. (MJ-079)

2 KOMENTAR

Comments are closed.