SEMARANG, Mediajateng.net, – Pemerintah Kota Semarang dinilai kurang tegas dalam menangani persoalan relokasi Pasar Rejomulyo, atau sering disebut Pasar Kobong. Pasalnya, sampai saat ini persoalan tersebut belum juga rampung. Sejumlah pedagang grosir ikan basah masih menempati bangunan lama pasar tersebut.

Diketahui, kebijakan Pemkot Semarang membolehkan pedagang grosir ikan basah di pasar lama berjualan sampai dengan lebaran 2018. Keputusan ini muncul pasca unjuk rasa para pedagang di halaman Balaikota.

”Pemkot harus tegas. Relokasi grosir ikan Pasar Rejomulyo harus dituntaskan karena sudah berlarut-larut. Apalagi bangunan pasar baru sudah lama, dibangun dengan biaya besar tapi terkesan mangkrak karena tidak ditempati,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso.

Informasi yang dihimpun di lapangan terdapat sekitar enam sampai tujuh pedagang yang sudah menempati bangunan Pasar Rejomulyo Baru sejak Agustus 2018. Namun dalam perkembangannya area tersebut tidak diminati konsumen yang lebih memilih pasar lama.
Ditempatinya Pasar Rejomulyo Baru oleh segelintir pedagang merupakan masa percobaan. Tentang kondisi itu, Joko Santoso minta agar pemerintah kota tegas menyikapi masalah tersebut.

”Kalau dibiarkan takutnya masalah ini akan mengganggu rencana kegiatan lain. Jika pindah harus serentak pindah semua agar konsumen nanti tetap mencari di tempat yang baru. Jika masih terpisah-pisah konsumen memilih tempat lama karena lebih komplit,” imbuhnya.

Diketahui jumlah pedagang grosir ikan basah, secara keseluruhan ada 66 grosir ikan basah. Adapun pedagang yang menjual berbagai macam bumbu sudah pindah lebih dahulu di Pasar Rejomulyo baru lantai dua.

Untuk ukuran register tidak berubah ketika pindah ke tempat baru. Misalnya pedagang yang sebelumnya memiliki lapak seluas 20 meter persegi tetap akan mendapat ukuran yang sama di pasar baru.

Menanggapi hal tersebut, Zaenal Abidin Petir selaku Ketua Advokasi dan Hukum Paguyuban Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Kota Semarang justru balik bertanya kepada Pemkot Semarang tentang komitmen kaitannya dengan penguatan keberadaan pasar rakyat atau pasar tradisional yang diatur dalam Undang Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

“Pemerintah kota harus mampu mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan yang dialami para pedagang ikan basah ini. Pedagang jangan dipaksakan untuk pindah dengan fasilitas dan lapak yang tidak memenuhi. Jika dipaksakan, lambat laun kondisi perdagangan ikan basah akan mati,”ujarnya.

Zaenal mengatakan sesuai dengan Undang-Undang tentang perdagangan, pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan fasilitas dan pembinaan kepada pedagang tradisional. Bukan malah mengancam tidak akan mendapatkan lapak bagi yang tidak mengambil undian, maupun memberikan lapak yang tidak layak ditempati.

”Mestinya pemkot lebih mementingkan untuk membesarkan pasar tradisional daripada membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Apalagi pasar grosir ikan basah ini terbesar di Jateng, mestinya direvitalisasi bukan digusur,” katanya dengan tegas.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan, para grosir ikan basah sudah sejak empat bulan lalu sudah diberi surat untuk menempati Pasar Rejomulyo dan pembagian lapak diberikan melalui undian.

Apabila grosir ikan basah yang sudah memiliki lapak di Pasar Rejomulyo Baru tetapi lebih dari tiga bulan tidak ditempati, maka lapak akan ditarik kembali dan diberikan kepada pedagang ikan basah lainnya yang benar-benar ingin pindah.

”Kalau pedagang grosir ikan basah tidak mau menempati Pasar Rejomulyo dan ingin mencari tempat baru, silahkan saja. Itu adalah hak pedagang, bila akan mencari tempat yang baru selain di Pasar Rejomulyo,”tandasnya. (ot/mj)