DEMAK, Mediajateng.net – Aktivis Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jateng mendesak Pemerintah Kabupaten Demak agar bijak dalam mengelola anggaran.

Terlebih anggaran APBD Demak nilainya cukup besar. Pada tahun 2019, APBD Demak mencapai Rp 2,3 triliun, anggaran tersebut terbagi dalam belanja langsung dan tidak langsung.

Muhammad Rifai , Direktur LSKP Jateng, mengatakan, dalam pengalokasian anggaran , Pemkab Demak seharusnya mengacu pada skala prioritas. Program – program mana saja yang menjadi skala prioritas dalam satu tahun anggaran berjalan. Dan penganggaran tersebut juga tidak bisa lepas dengan program – program tahun anggaran sebelumnya.

“Jadi, tidak bisa asal penganggaran,karena harus disesuaikan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) terhadap hasil Musrenbang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Demak,” kata Rifai, Kamis (7/11/2019).

Menurut Rifai, dalam pembangunan , baik fisik maupun non fisik harus bisa berkesinambungan. Capain – capaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak, harusnya bisa dipaparkan kepada masyarakat, apakah sudah tepat sasaran dan berkeadilan.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya meliputi jalan, namun banyak sekali seperti pembangunan drainase, infra struktur pertanian dan jembatan.

“Membangun infrastruktur tujuan utamanya adalah peningkatan ekonomi masyarakat dan kesejahteraanya,” ujarnya.

Dalam pengamatan monitoring LSKP Jateng,
pembangunan infra struktur, di Kabupaten Demak terlihat masih banyak yang kurang tepat sasaran dan belum terlihat keterbukaan secara publik.

“Dalam segi kualitas , pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak sampai sekarang apakah sudah sesuai dengan target RPJMD,” kata Rifai.

Rifai menambahkan, ada salah satu proyek pembangunan di Kabupaten Demak pada tahun anggaran 2019 ini, pengalokasian anggarannya tidak tepat sasaran, yakni pembangunan jembatan Kali Pelayaran di depan rumah makan Tari yang nilainya milyaran rupiah.

Seperti diketahui , rumah makan yang terletak di Jalur Pantura Trengguli itu milik keluarga Bupati Demak.

“Lantas fungsi pembangunan jembatan di titik itu untuk apa, di daerah itu belum ada pemukiman sama sekali, adanya cuman satu rumah makan,” sesal Rifai.

” Karena itu, kami sangat – sangat setuju Mendagri segera melakukan penyisiran anggaran ke daerah – daerah , khususnya di Demak. Jangan sampai dalam penganggaran terjadi seperti kasus di DKI Jakarta. Terjadi kesalahan anggaran yang alasannya salah ketiklah, salah bacalah atau salah input,” tutupnya.