DEMAK, Mediajateng.net – Pemilu serentak yang rencananya digelar pada 17 April 2019 mendatang, berpotensi rawan terjadi banyak pelanggaran. Hal itu dikatakan oleh Ketua Bawaslu Demak, Khoirul Saleh, seusai acara Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dan Adminiatrasi TSM pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019, Rabu (28/11/2018).

Acara yang berlangsung di Hotel Amantis Demak tersebut, dihadiri anggota panwas kecamatan se Kabupaten Demak.

Menurut Khoirul, permasalahan pada Pemilu 2019 yang digelar serentak kompleks sekali, karena harus memilih dan menggunakan lima surat suara, baik itu Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Potensi adanya dugaan pelanggaran itu tetap ada dan dimungkinkan, karena ini merupakan pemilu serentak yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia.

” Ya, pada pemilu kali ini, potensi pelanggarannya cukup tinggi,terutama pelanggaran administrasi,” kata Khoirul.

Pelanggaran administrasi berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yg berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu diluar tindak pidana pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu.

Adapun pelanggaran administrasi diantaranya pemasangam alat pwraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan regulasi. Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu tanpa adanya pemberitahuan ke polres dengan tembusan ke Bawaslu dan KPU / adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye.

“Kalau APK melanggar ketentuan, tentunya ada sanksinya, mulai adanya peringatan hingga penurunan APK. Jika melanggar STTP , maka kampanye bisa dihentikan,” tandasnya.

Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran adminiatrasi,
Bawaslu Demak mengadakan rapat koordinasi penanganan pelanggaran administrasi dan administrasi terstruktur, sistimatis dan masif (TSM).

“Kita berikan pembekalan kepada seluruh panwascam, untuk penanganan pelanggaran khusuanya pelanggaran administrasi,”bebernya.

“Pemantapan dan penguatan kapasitas kawan – kawan pengawas dintingkat kecamatan dalam rangka pengawasan dam penanganan apabila ada temuan pelanggaran.