DEMAK, Mediajateng.net – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018 merupakan salah satu agenda yang patut menjadi pembahasan serius bagi anggota DPRD Kabupaten Demak. Untuk itulah beberapa waktu lalu Komisi D DPRD Kabupaten Demak melakukan kunjungan kerja di DPRD Kabupaten Ponorogo dan DPRD Kabupaten Madiun agar mereka memiliki tambahan referensi dan wawasan terkait dengan LKPJ Bupati Demak Akhir Tahun Anggaran 2018 tersebut.

Ketua Komisi D, Drs. H. Syafii Afandi, S.Pd menjelaskan bahwa kunjungan pertama mereka adalah DPRD Kabupaten Ponorogo di Jawa Timur.

“Kunjungan kerja kami diawali di DPRD Kabupaten Ponorogo, disini kami menerima penjelasan tentang proses pembahasan LKPJ bupati secara lengkap,” jelas Syafi’i didampingi Tatiek Soelistijani, SH selaku wakil ketua Komisi D.

Disini mereka diterima oleh DPRD Kabupaten Ponorogo diterima oleh Muhammad Ilyas, SH selaku Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Ponorogo di ruang pertemuan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Dalam kesempatan itu anggota Komisi D dijelaskan mengenai pembahasan LPJ di DPRD Kabupaten Ponorogo.

Di antaranya adalah bahwa Pembahasan LKPJ tahun ini harusnya sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat sudah dicabut. Tetapi sampai saat ini belum terbit Permendagrinya, jadi di Ponorogo sendiri masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dalam penyusunan LKPJ-nya.

Pada produk hukum daerah, biasanya banyak penegakan Perda yang belum maksimal, baik itu terkait dengan keterbatasan anggaran maupun personil. Tetapi hal itu seharusnya tidak selalu dijadikan alas an setiap tahunnya. Disamping itu sosialisasi perda yang sudah diundangkan kepada masyarakat terutama Perda yang krusial, wajib dilakukan walaupun dengan anggaran yang terbatas pula.

Selanjutnya rombongan Komisi D menuju ke DPRD Kabupaten Madiun. Kunjungan kedua di Madiun rombongan diterima oleh Ida Ariani selaku Kasubbag Perlengkapan didampingi Sigit Prijo Irianto di ruang rapat I Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun.

“Kunjungan kedua kami adalah DPRD Kabupaten Madiun, masih dengan materi yang sama yaitu tentang LKPJ Bupati, semoga ini bermanfaat bagi kemajuan Demak,” ujar Syafi’i.

Kunjungan kedua ini sendiri menuai hasil berupa LKPJ Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2018 ini merupakan implementasi perwujudan akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tantang RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut masih menjadi rujukan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baru diundangkan tanggal 13 Maret 2019 dan belum keluar Permendagrinya. Sehingga rujukan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun adalah peraturan terdahulu.

Ekonomi masyarakat di Kabupaten Madiun selama Tahun 2013 – 2017 mengalami pertumbuhan rata rata sebesar 5,4 %. Pada tahun 2013 angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 %, kemudian terjadi perlambatan pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 5,26 %. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 % atau 100 % dari target yang telah ditetapkan. Manifestasi dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 23,01%. Kemudian nilai PDRB perkapita berdasarkan atas harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 21,56 %.