SEMARANG, mediajateng.net, – Pemkot Semarang bakal menggelar MXGP Motocross yang kedua dalam waktu dekat ini. Kalangan DPRD Kota Semarang meminta pagelaran motorcross akbar berskala internasional tersebut dilakukan secara transparan. Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi saat ditemui usai sidang paripurna, Selasa (11/6).

Dengan agenda yaitu pembahasan MXGP Motocross 2019. Menurut Supriyadi, transparansi tersebut sangat perlu. Mengingat pelaksanaan MXGP 2018 lalu muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Item yang muncul yaitu terkait dengan LPJ pelaksanaan yang belum selesai.

“Harus transparan untuk pelaksanaan MXGP di tahun ini,” ujar Supriyadi. Dikatakannya, tahun ini anggaran yang akan digelontorkan yaitu Rp 15 miliar. Mekanisme pembiayaanpun berbeda dengan tahun kemarin.

Dimana tahun kemarin pembiayaan merupakan dana hibah yang diberikan ke Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Tengah sebesar Rp 18 miliar. Untuk model penganggaran tahun ini yaitu sistem kerjasama dengan pihak ke tiga yaitu PT Arena Sirkuit Indonesia selaku pemilik lisensi penyelenggaraan MXGP.

“Memang regulasi mengenai MXGP motocross 2019 adalah event tahunan yang kemarin kita sudah menggelontorkan anggaran 18 miliar,” katanya. Menurut Supriyadi, model penganggaran menggunakan sistem kerjasama sangat menguntungkan Pemkot Semarang.

Dimana nantinya semua hasil dari penjualan tiket hingga ke sponsor akan masuk ke kas daerah. Berbeda dengan sistem penganggaran model hibah seperti 2018 lalu dimana Pemkot Semarang tidak menerima sepeserpun dari keuntungan penyelenggaraan MXGP.

Tentunya hal itu merugikan Pemkot Semarang selaku pihak yang mengeluarkan anggaran pelaksanaan. Ketika disinggung terkait persoalan LHP BPK, Supriyadi mengatakan jika itu merupakan tanggung jawab dari pihak IMI Jateng selaku penerima dana hibah.

“Itu urusannya penerima hibah yang kemarin. Karena kemarin sistemnya hibah ke IMI Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya. Ia menegaskan jika pelaksanaan MXGP ini akan rutin di gelar setiap tahun. Metode yang digunakan yaitu penganggaran dengan kerjasama menggandeng pihak ke tiga.

“Tentunya semua diharapkan bisa transparan. Baik itu dalam persetujuan DPRD, pembahasan, sampai keputusan, sampai penyelenggaraannya,” ujarnya. Anggaran pelaksanaan MXGP tahun ini yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Semarang semakin mudah untuk dipantau bersama.

“Kalau hibah seperti tahun kemarin itu kan sudah ada NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dari Wali Kota. Tentunya itu pertanggungjawabannya yaitu penerima hibah dalam hal ini IMI Provinsi Jawa Tengah. Kita sebagai dewan kesulitan untuk memantaunya,” katanya.

Pelaksanaan pun yang dijadwalakan bulan depan yaitu 14 Juli juga terbilang sangat mepet. “Kalau kegiatan yang dilakukan dispora itu dengan kegunakan pelaksanaan event MXGP ini kami tentunya berharap transparan,” katanya.

Pada sidang paripurna tersebut, Wali Kota Semarang diwakili oleh Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu. Saat ditemui, Ita, sapaan akrabnya, mengatakan jika pelaksanaan MXGP 2018 kemarin terbilang sukses.

Penyelenggaraannya pun berdampak ke semua lini, khususnya yang berhubungan dengan tourism. “Semua hotel, kuliner, full dan itu dampak yang sangat bagus,” ujar Ita. Ia juga mengakui jika memang pelaksanaan MXGP 2018 lalu tidak menguntungkan kas daerah.

Sehingga metode penganggaran kali ini diubah menjadi kerjasama tidak lagi hibah. Karenannya, dalam perjalanan penganggaran pun harus mendapat persetujuan dari DPRD Kota Semarang. “Sesuai dengan permendagri, kerjasama ini harus mendapat persetujuan dari DPRD. Persetujuan dari dewan ini untuk tindak lanjut MoU Pemkot Semarang dengan pihak ketiga sebagai pemegang lisensi MXGP,” tuturnya. (ot/mj)