SEMARANG, Mediajateng.net – Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah akan menindak tegas calon kepala daerah yang kedapatan memobilisasi Pegawai Negeri Sipil pada Pilkada serentak 2017.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku mendapat laporan dari masyarakat lewat media sosial terkait mobilisasi Pegara Negeri Sipil di salah satu kabupaten oleh incumbent. Atas laporan tersebut, Ganjar mengaku bakal menerjunkan tim dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo mengaku bakal menindak tegas jika terdapat calon yang melakukan tindakan melawan undang-undang tersebut.
Selain itu, saat ini Bawaslu tengah mengusut PNS di Kabupaten Brebes yang diduga terlibat politik praktis pada pilkada setempat. Sebelumnya, pihaknya mendapat laporan ada pejabat negara yang ikut dalam deklarasi salah satu pasangan calon di Brebes. “Terkait dengan dugaan tersebut, Bawaslu Jateng telah memerintahkan panwas kabupaten setempat untuk menindaklanjuti serta mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata dia, kemarin.
Dijelaskan Teguh perbuatan itu melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah No 53/2010 tentang Disiplin PNS.
Ada juga regulasi terbaru terkait netralitas PNS adalah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. “Sanksi tegas menanti personel yang terbukti terlibat dalam aksi dukung mendukung paslon tertentu saat pilkada,” kata dia. (MJ-058)

Comments are closed.