DEMAK, Mediajateng.net – Puluhan warga Desa Kendalasem, Kecamatan Wedung, Demak, mendatangi kantor DPRD Demak, Rabu (11/10/2017) siang.

Kedatangan mereka untuk mengadukan sengketa Pilkades di desanya.

Warga ditemui langsung oleh Ketua Komisi A Sunari, kepada wakil rakyat itu warga meminta adanya penangguhan penetapan Kades terpilih pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang digelar 1 Oktober 2017 lalu.

Warga menilai, panitia melakukan keputusan sepihak terkait penetapan calon Kades terpilih.

Pilkades di Desa Kendalasem sendiri, dua kandidat calon Kades terpilih hasil penghitungan suara sama atau draw atas nama Mustaufiq nomor urut 1 dan Najmul Fatah nomor urut 4. Keduanya mendapatkan 321 suara.

Mustaufiq, salah satu calon Kades Kendalasem, mengaku didzolimi terkait Pilkades di desanya. Tanpa ada musyawarah dengan pihaknya, panitia pilkades menetapkan pemenang Pilkades atas nama Najmul Fatah. Hal yang mendasari panitia melakukan penetapan yakni Perda Demak nomor 5 tahun 2015 dan Permendagri nomor 112 tahun 2014.

“Dasar penetapan yang digunakan oleh ketua panitia tidak pas. Saya merasa didzolimi ini,” kata Mustaufiq.

“Kami minta agar penetapan calon Kades Kendalasem ditangguhkan atau ditinjau kembali sesuai aturan yang baru,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Demak, Sunari, mengatakan, ketika ada sengketa Pilkades, semestinya panitia pilkades tidak tergesa gesa melakukan penetapan, karena hal itu bisa memicu gejolak di masyarakat terutama dari massa pendukung calon kades.

Dalam waktu dekat, (Kamis, 12 Oktober 2017 ), pihaknya akan mengundang pihak yang bersengketa, Camat Wedung, Kabag Pemerintahan dan Asisten Satu Pemkab Demak.

“Jika memang penetapan ini tidak sesuai aturan, kami akan merekomendasikan kepada bupati untuk dilakukan pembatalan,” kata Sunari.

“Demi kondusifitas desa, sangat dimungkinkan ada Pilkades ulang,” tutupnya.