Mediajateng.net – Perjalanan panjang kerajaan Mataram terhenti pada 13 Februari 1755. Adalah Perjanjian Giyanti, hasil lobi segitiga politik antara Paku Buwono III, Pangeran Mangkubumi dan VOC.

Nama Perjanjian Giyanti juga dikenal sebagai Palilahan Nagari. Dalam situs Keraton Yogyakarta, www.kratonjogja.id disebutkan bahwa setelah tingginya intervensi kompeni pada Kerajaan Mataram yang berdiri di Surakarta, membuat beberapa tokoh keraton ingin mendobrak kebekuan itu.

Hasilnya, Pangeran Mangkubumi dibantu Patih Pringgalaya melakukan perlawanan terhadap keraton. Ditambah dengan rentetan peristiwa geger Pecinan yang belum juga berakhir, meski Keraton Kartasura telah dipindah ke Surakarta, api dari peristiwa Geger Pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya.

Disebutkan, pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan.

Dalam Salah seorang pangeran akhirnya mengadu pada Belanda, karena tidak terima atas luasan tanah yang diterima Pangeran Mangkubumi.

Akhirnya dia meminta izin kepada kakaknya, PB II “Daripada lungguh (tahta) saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa” ujar Pangeran Mangkubumi. Akhirnya diberi sangu (bekal berupa uang) 3000 real “Ini jatah untuk makan anak buahmu, silahkan pergi” jawab Pakubuwana II, kemudian malamnya ia pergi.

Sejak saat itu, perang tak terhindarkan. Ribuan prajurit Jawa maupun Belanda tewas. Karena tak ingin tertimpa rugi terus-menerus, Gubernur VOC Jawa Utara, Nocholas Hartingh melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi pada 23 September 1754. Yang intinya Pangeran Mangkubumi juga hendak ingin memiliki tahta.

Diserahkanlah hasil perundingan tersebut pada Raja Pakubuwono III, yang telah menggantikan Pakubuwono II, pada 4 November 1754. Isinya mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya.

Rentetan peristiwa tersebut puncaknya terjadi pada 13 Februari 1755 atau Kemis Kliwon, 12 Rabingulakir 1680 TJ, dan menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Surakarta dipimpin oleh Susuhunan Paku Buwono III, sementara Ngayogyakarta –atau lazim disebut Yogyakarta- dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengku Buwono I dengan gelar Senopati Ing Ngalaga Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah Mataram dibagi menjadi dua. Wilayah di sebelah timur Sungai Opak, yang saat ini melintasi daerah Prambanan, dikuasai oleh pewaris takhta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwana III, dan tetap berkedudukan di Surakarta.

Sementara wilayah di sebelah barat, daerah Mataram yang asli, diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I yang bertahta di Yogyakarta.

Di dalam perjanjian tersebut, juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan.

Dinamakan Perjanjian Giyanti, merujuk pada lokasi penandatanganan perjanjian yakni di desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Iyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Gianti. Tempat tersebut sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah.

Saat ini, di tempat pembunuhan tanda tangan pemuka segitiga politik tersebut, didirikan bangunan semacam monumen dengan pohon beringin yang besar dan rindang.