SEMARANG, Mediajateng.net, – Neraca perdagangan Indonesia periode Juni 2019 tercatat surplus sebesar USD 0,2 miliar. Meski surplus, ekspor Indonesia juga harus terus digenjot dengan memanfaatkan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.

Sejumlah kalangan meminta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk menggeber peluang itu dengan melobi langsung pemerintah negeri tirai bambu itu.

Wakil ketua Komisi VI Inas Nasrullah Zubir mengatakan, Indoensia harus meningkatkan ekspor produksi lantaran banyak yang berpontensi. Jadi, Indonesia jangan ekspor lagi barang mentah melainkan sudah siap pakai.

Oleh karena itu, Inas menyarankan Mendag pergi ke China untuk melakukan lobi dan mengetahui apa yang dibutuhkan di sana. Apalagi, kata dia, tenaga kerja di China sangat mahal.

“Jadi apa yang bisa produksi bisa kita tawarkan. Ya saya kira kalau emang ada yang bisa dibicarakan perlu ke China. Nah saya kira apa yang bisa kita ekspor sama kita, kita izin kita ekspor ke sana,” kata Inas kepada wartawan, Rabu (17/7).

Kepergian Mendag ke China nantinya juga diharapkan mendapatkan kabar positif. Sehingga kerja sama ekspor Indonesia ke China terus meningkat untuk memperbaiki neraca perdagangan.

“Yang penting Mendag pulang bawa hasil. Tetapi menteri perindustrian juga harus ke sana juga untuk mencari tahu apa sih yang bisa diproduksi Indonesia diekspor China terutama barang-barang industri barang-barang teknologi Indonesia cukup mumpuni,” paparnya.

Senada, Wakil ketua Komisi VI lainnya, Azam Azman Natawijana mengatakan Mendag bisa langsung ke China untuk melobi agar ekspor Indonesia meningkat. Sehingga komiditi Indonesia bisa terus diterima China.

“Bisa saja tetapi seberapa besar lobi itu akan sukses ya perlu dicoba harus begitu. Mereka (China) lebih besar dari kita,” kata Azam

Apalagi, kata dia, Indonesia punya perjanjian dengan China. Perjanjian itu pun punya payung hukum. “Nah itu bisa dipakai,” katanya.

Namun, Indonesia harus memiliki barang yang kompetitif agar China tertarik. Menurutnya, produk Indonesia masih kalah dengan milik China.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan di lain kesempatan menilai untuk tingkatkan ekspor pemerintah harus mencari produk yang mempunyai nilai tambah. Juga harus diperhatikan produknya memang produk olahan.

“Sehingga harga jual ekspor lebib tinggi dibandingkan dengam produk mentah. Bisa manufaktur,” katanya.

Tetapi itu tergantung dengan negara tujuan ekspor. Kalau bisa, lanjutnya, Kemendag bisa petakan kerja sama dengam Kemenlu.

Di kesempatan terpisah, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti mengatakan, surplus yang terjadi memang tidak begitu besar, atau tepatnya USD 196 juta pada bulan Juni.

Yunita mengatakan, momen ini diduga juga akibat imbas perang dagang AS dengan China.

“Sebenarnya kita ada peluang lagi meningkatkan ekspor, bisa dilihat komoditas apa yang bisa dipasok ke China dan juga Amerika,” ujarnya.

Komoditas ekspor ke China yang cukup besar, kata dia, adalah batu bara, Crude Palm Oil (CPO), besi dan baja. Ia pun memprediksi ekspor CPO ke China masih bisa digenjot lagi.

Pemerintah, lanjutnya, bisa mendorong lagi melakukan upaya-upaya baik internal maupun eksternal meningkatkan ekspor ini. Antara lain Menteri Perdagangann bisa melakukan lobi-lobi ke negara tujuan ekspor seperti China.

“Ini PR semua (menteri terkait) lah, bisa melakukan upaya-upaya agar momen perang dagang AS China ini bisa kita manfaatkan,” katanya.

Yunita menyebut, faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap neraca perdagangan yakni kondisi ekonomi dunia yang masih lemah. Meski demikian pemerintah bisa terus melakukan berbagai upaya.

Diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya menekan angka defisit perdagangan Indonesia dengan China yang sebesar 18,41 miliar dolar AS pada 2018. Adapun pada tahun tersebut, nilai perdagangan Indonesia-China mencapai 72 miliar dolar AS.

Direktur Kerja Sama Pengembangan Eskpor Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Marolop Nainggolan mengatakan, Indonesia dapat memanfaatkan potensi pasar China yang penduduknya berjumlah 1,4 miliar orang. Untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya tentu pemerintah China tidak dapat mengatasinya sendiri. (ot/mj)