SEMARANG, Mediajateng.net – Semakin mendesaknya kebutuhan transportasi massal di Jawa Tengah, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk merealisasikan transportasi terintegrasi Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, dan Purwodadi.
Wacana pengembangan transportasi massal yang terintegrasi antar-wilyah di Jawa Tengah tersebut memang sudah lama dihembuskan. Namun sampai saat ini pemerintah daerah masih gamang untuk merealisasikannya. “Ini dari tahun 1999. Kami melihat perjanjian kerjasamanya sampai mana, mana yang diprioritaskan dulu termasuk payung hukumnya, sudah ada Kepresnya atau belum dan masih banyak lagi yang harus dikawal. Intinya dari kementrian mendorong dan siap mengawal Kedungsepur,” demikian diungkapkan Kasubid Kerjasama dan Penyelesaian Persilihan, Kementrian Dalam Negeri, Djatmiko Winahyu, kemarin.
Saat ini pihaknya tengah mendorong lahirnya payung hukum yang jelas, sehingga Keppres untuk percepatan Kedungsepur, yang menjadi prioritas nasional segera mengalami percepatan. “Jadi kalau ada Keppres, bisa dijadikan skala priritas nasional. Anggaran pembanguannya bisa diambil dari APBN, saat ini masih dalam taraf rancangan Kementrian Agraria dann tentunya harus dipantau,” kat dia.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) no 50 tahun 2007 tentang kerjasama daerah, Kemendagri berhak untuk mengawal kerjasama antar daerah. Namun realiasi Kedungsepur sendiri berasal dari kewenangan kepala daeah masing-masing. “Perizianan bergantung kebijakan dari kepala daerah, bisa cepat atau tidak untuk kerjasamanya. Tentunya harus proaktif agar bisa dilakukan percepatan,” jelasnya.
Kerjasama dibidang transportasi tersebut, bisa melalui bus rapit transit ataupun kereta api. Selain itu, Djatmiko juga menegaskan bahwa penyediaan layanan transportasi terpadu seperti yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) harus segera terealiasi karena lebih cepat dan efisien. “Dengan adanya transportasi yang terjangkau dan lebih efisien,” kat dia. (Mj-069)
Menanti Konektivitas Kedungsepur
