Mantan Anggota DPRD Blora Ditangkap Tim Saber Pungli Polda Jateng

Semarang mediajateng.net

Mantan anggota DPRD Kabupaten Blora bernama Bakoh Santoso ditangkap aparat Tim Saber Pungli Polda Jateng. Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan bantuan dana hibah bidang pertanian dan peternakan tahun anggaran 2014.

“Barang bukti diamankan berhasil disita dari tersangka uang Rp 500 juta. Uang itu dari tangan kelompok masyarakat sebagai penerima bantuan dana hibah oleh tersangka,” ungkap Direskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Lukas Akbar Abriari saat gelar perkara di Kantor Ditreskrimsus Polda Jateng,

Lanjut Lukas menjelaskan, uang bantuan dana hibah tersebut berjumlah sebesar Rp 7.019.500.000 sumber dana APBD Tahun Anggaran 2014. Bantuan hibah peternakan dan pertanian di Blora ini sedianya disalurkan untuk lebih dari 60 kelompok masyarakat Blora berwujud ternak.

“Setelah ditelusuri dari bantuan yang diberikan, ditemukan fakta yang tidak sebagaimana mestinya. Pihak yang mengaku aspirasi memungut antara 10-15 persen tiap proposal,” jelasnya.

Selain menangkap tersangka BS anggota Komisi C DPRD Kabupaten Blora Periode 2009-2014, Tim Saber Pungli juga berhasil mengamankan tiga orang anggota tim pengkaji pengadaan dana hibah masing-masing berinisial DA, IK dan I dari Dinas Peternakan. Ketiga tersangka ini juga diduga melakukan pemotongan bantuan dengan alasan administrasi.

“Jumlah pemotongan bervariasi yakni Rp 25 juta dipotong Rp 300 ribu, Rp 50 juta dipotong Rp 500 ribu. Sedangkan Rp 50 juta ke atas dipotong mulai Rp 750 ribu sampai Rp 1 juta”,” katanya.

Modus yang dilakukan oleh tim pengkaji dan mantan anggota DPRD yaitu dengan melakukan pemotongan kepada 60 kelompok masyarakat untuk pemberdayaan peternakan. Yaitu saat proses pencairan antara 25 persen sampai 50 persen dari jumlah total dana hibah tiap kelompoknya. 

“Seharusnya diberikan seluruhnya kepada kelompok masyarakat tapi dipotong tim pengkaji dan mantan anggota legislatif. Sisanya, buat bancakan para tersangka,” ujarnya.

Tiga tim pengkaji dan mantan anggota dewan tersebut dijerat Pasal 2 dan 3 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan atas perbuatan tersangka, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1 miliar, namun mereka sudah mengembalikan dana tersebut sekitar Rp.516 juta.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1 milyar. Program ini dicetuskan oleh aspirator yang notabene adalah anggota dewan pada saat itu. Namun Aspirator juga mengambil dana hibah dari para kelompok Tani,” pungkasnya.

Walaupun keempatnya sudah mengembalikan dana tersebut lebih dari separo namun tidak lantas menghentikan penyidikan. (MJ -303)

Comments are closed.