DEMAK, Mediajateng.net – Tahun anggaran 2018 , Kabupaten Demak terjadi sisa lebih pembiayaan (Silpa) APBD Demak tahun 2018 sebesar Rp 200 miliar.

Silpa anggaran yang luar biasa besar hampir mencapai 10 persen dari jumlah APBD Demak sebesar 2 triliun itu, mendapat sorotan dari sejumlah pihak , salah satunya Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jateng,

Menurut Muhammad Rifai , Direktur LSKP Jateng, kinerja di masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dipertanyakan lagi dalam hal perencanaan pembiayaan belanja, karena terjadi silpa yang sangat besar.

“Info yang berkembang, di Setwan sendiri terjadi silpa kurang lebih hampir Rp 10 miliar,” kata Rifai , Kamis (27/6/2019).

Rifai menambahkan, adanya silpa merupakan “dagelan” APBD Demak. Pasalnya APBD Demak 2018 mengalami silpa tapi dalam anggaran tahun 2019 juga ada pengalokasian pinjaman (hutang) daerah yang mencapai kurang lebih Rp 100 miliar untuk pembiayaan sarana publik semacam rumah sakit.

“Iki khan aneh, semacam lelucon anggaran. Yang jadi pertanyaan , apakah dalam pinjaman daerah itu sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan,” ujarnya.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2011 sudah dijelaskan dan diatur secara gamblang, ada beberapa jenis pinjaman yakni pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga bank dan lembaga non bank dan
pinjaman kepada masyarakat (obligasi).

Dan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pemkab, diantaranya pemkab merencanakan kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman , pemkab meminta persetujuan DPRD, pemkab menyampaikan rencana pinjaman untuk mendapatkan pertimbangan dari menteri dalam negeri.

“Nah,saat ini pemkab Demak APBDnya terjadi silpa sebesar Rp 200 miliar, kok bisa – bisanya malah mengajukan pinjaman (hutang). Ini khan namanya “dagelan” APBD,” tandasnya.