Lasmi Apresiasi Keputusan Menkumham Tolak Hasil KLB Demokrat Deli Serdang

JAKARTA, mediajateng.net – Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM RI telah secara resmi menolak permohonan pihak KLB Deli Serdang yang diwakili Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko dan drh. Jhoni Allen Marbun.

Diketahui permohonan tersebut ditolak karena gagal melengkapi berkas adminsitrasi yang dipersyaratkan, sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan; salah satunya adalah tidak menyertakan Surat Mandat dari para Ketua DPD dan DPC, sebagai pemilik suara yang sah, kepada para peserta KLB yang hadir.

Langkah tersebut diapresiasi oleh Lasmi Indaryani, SE Anggota DPR RI dapil Jateng VII (Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen), keputusan tersebut menunjukan bahwa Kementerian Hukum dan HAM adil dan profesional dalam menangani kisruh Partai Demokrat. (31/3)

“Kita sangat bersyukur, apa yang telah diputuskan oleh Pemerintah adalah penegasan, terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat, terkait Kepemimpinan, Kepengurusan serta Konstitusi Partai, yakni AD/ART Partai Demokrat, yang dihasilkan oleh Kongres ke-V Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh Negara, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono.” Ungkap Lasmi

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menjelaskan keputusan pemerintah tersebut merupakan kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, melainkan juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air.

AHY mewakili segenap pimpinan, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia, dalam siaran pers nya (31/3) juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah menunaikan janji pemerintah, untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional. Ucapan lainya juga turut disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Bapak Mahfud MD; Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasonna Laoly; Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo; jajaran Komisioner KPU; jajaran Kemenkumham, termasuk Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, (serta unsur-unsur Pemerintah lainya-red).

Pada akhir sesi AHY mengajak para kader Demokrat untuk melanjutkan perjuangan, adanya peristiwa KLB Ilegal ini sebagai hikmah dan pelajaran berharga untuk meningkatkan soliditas dan menjadi momentum kebangkitan Partai Demokrat. Terus kuatkan silaturahmi dan kolaborasi, dengan masyarakat sipil dan segenap elemen bangsa lainnya.

“Mari terus berkoalisi dengan rakyat, memperjuangkan harapan rakyat. Insya Allah, niat baik ini dan perjuangan kita semua akan diridhai oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir minggu ini, insyaallah saya akan kembali melanjutkan perjalanan saya keliling nusantara, untuk memperkuat soliditas dan persatuan segenap kader di seluruh tanah air. Mari rapatkan barisan. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit.” Tutup AHY (MJ/50)