SEMARANG,Mediajateng.net – Minimnya jumlah pejabat pemegang sertifikat pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang, dikeluhkan sejumlah SKPD, terutama Kantor Kecamatan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antara Pemkot dengan DPRD Kota di gedung DPRD Kota Semarang, Senin (1/2). Dari total 16 Kantor Kecamatan sekota Semarang, rata – rata hanya memiliki 2 hingga 3 pejabat yang sudah bersertifikat. Seperti yang disampaikan Camat Gunungpati Bambang Pramusinto, pihaknya hanya memiliki 3 pejabat yang sudah memiliki sertifikasi. Padahal kata dia, di tahun 2016 akan mengerjakan sekitar 100 kegiatan proyek.
“Idealnya itu 4 pejabat jadi kalau ada 100an proyek, berarti tiap pejabat megang 25 kegiatan proyek. Lha sekarang ini kami cuma punya 3 pejabat, diantaranya  saya sendiri dan salah satu lurah, “ungkapnya.
Bambang menambahkan, dengan minimnya pejabat pemegang sertifikat ini mengharuskan SKPDnya melibatkan aparatur dari SKPD lain dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pihaknya kerap mengalami kendala karena perlu beberapa proses untuk mendapatkan bantuan pejabat yang mempunyai sertifikat dari dinas terkait.
“Minta ijin dulu ke kepala SKPD terkait. Kami kirim surat pengajuan terus nunggu sampai ada jawaban. Itu butuh proses, tidak secepat kita duga,” katanya.
Kondisi yang sama juga dialami SKPD lain yakni Kecamatan Genuk. Bahkan menurut Camat Sumardjo, kantornya hanya memiliki 2 pejabat yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Sumardjo mengatakan, idealnya memang seperti SKPD lain yakni 4 pejabat.
“Mengingat PNS juga bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya kami melibatkan dinas teknis agar bisa bantu kita dalam melaksanakan proyek kami,”ungkapnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono yang memimpin rapat koordinasi mengatakan, pihaknya bersama dengan pemkot terus melakukan pembenahan dalam proses pengadaan barang dan jasa agar ke depan kegiatan tersebut berjalan lebih baik.
“Fakta di Kecamatan kebutuhan pelayanan semakin tinggi. Sedangkan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) banyak masyarakat membutuhkan belanja-belanja infrastruktur,” ujarnya.
Dengan kondisi demikian Agung mengatakan, pihaknya masih menunggu formula dari pemkot. Kata dia, bisa dengan menambah atau peningkatan kemampuan SDM yang ada.
“Kita tunggu formula dari pemkot. Karena minimnya jumlah pejabat yang sudah bersertifikat juga dialami dinas lain seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Semarang,” tutup Agung.(M.J090)

1 KOMENTAR

Comments are closed.