Demak – mediajateng.net
Aktivis yang tergabung dalam Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP)
Jateng, mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Demak agar melaksanakan  putusan Mahkamah Agung,  terkait kekalahan Pemkab Demak terkait uji materi Perda Demak nomor 5 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5).
Uji materi itu antara Muhammad Rifai melawan Bupati Demak.
Amar putusan perkara No 30 P / HUM / 2016 , MA memutuskan bahwa pasal pasal dalam perda tersebut,  yakni pasal 24 dan pasal 106 bertentangan dengan undang undang diatasnya.
MA memutuskan pasal yang memuat tentang Kepala Desa yang sudah pernah menjabat paling lama 18 tahun atau 2 atau 3 kali masa jabatan tidak diperbolehkan untuk mencalonkan atau dicalonkan kembali sebagai Kepala Desa, bertentangan dengan Undang – undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014.
Di dalam UU nomor 6 tahun 2014 maupun PP nomor 43 tahun 2014, jelas bunyinya bahwa Kepala Desa dapat menjabat paling lama 3 ( tiga)  kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut.
Ketentuan 18 ( delapan belas)  tahun tidak mencerminkan kepastian hukum karena masa jabatan Kepala Desa tidak dihitung dengan tahun melainkan dihitung menggunakan masa jabatan (periode).
” Kami mengajukan uji materi ke MA, untuk memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat agar berani mengawal aturan-aturan yang berkaitan dengan masyarakat , sehingga masyarakat nantinya tidak dirugikan,” kata Muhammad Rifai,  Direktur LSKP Jateng,  seusai menyerahkan salinan hasil putusan MA ke DPRD Demak, Selasa (8/8/2017).
Salinan hasil uji materi tersebut diterima langsung oleh Fahrudin Bisri Slamet,  Wakil Ketua DPRD Demak. Selain kepada wakil rakyat,  salinan putusan MA tersebut juga diserahkan ke Sekda Demak.
Menurut Rifai,  penyerahan simbolis salinan hasil uji materi ke pimpinan dewan adalah bentuk pengawalan dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi kabupaten Demak, agar tidak ada lagi penelikungan kebijakan, seperti yang terjadi pada Perda Demak nomor 5 tahun 2015.
Hasil penelusurannya terhadap pasal yang diuji materikan tersebut,  pansus perda saat itu tidak pernah memasukan materi seperti yang ada di pasal 106 yang di uji materikan,  akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata muncul pasal tersebut.
“Ini jelas ada penelikungan aturan yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Jangan sampai legislatif dan eksekutif ada gesekan,” ujarnya.
” Setelah menang uji materi di MA, dalam waktu dekat kami  juga akan menggugat surat edaran Sekda Demak atas nama Bupati Demak terkait Pemilihan Perangkat Desa, ” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Demak,  Fahrudin Bisri Slamet  , mengaku kaget dan baru mendengar ada perihal masa jabatan kepala desa 18 tahun dalam perda tersebut.
“Kita akan segera klarifikasi kepada pansus yang membahasnya,” kata Slamet.
Pihaknya mengaku berterimakaaih ada warga yang bersedia melakukan koreksi dan saling mengingatkan terkait adanya uji materi itu demi kebaikan bersama dan Kabupaten Demak kedepannya.
“Ini menjadi pembelajaran kita bersama,  jangan sampai ada lagi politisasi aturan yang sudah menjadi kesepakatan,” terang Politisi PDIP tersebut.
Slamet mengajak warga Kota Wali agar bersama sama mengawasi kebijakan maupun aturan yang ada sehingga tidak melenceng dari norma norma.
“Jangan sampai ada pasal yang hilang atupun dihilangkan. Mengubah pasal , ini bisa masuk pidana,” tegasnya.