Demak – Mediajateng.nrt

Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak, Jateng, menggunakan hak interpelasinya menyusul adanya sejumlah kebijakan Bupati Demak yang bertentangan dengan hukum dan meresahkan masyarakat.

Inisiator hak interpelasi tersebut berasal dari dua partai pengusung pasangan bupati M Natsir dan wakil bupati Joko Sutanto yakni Partai Golkar dan PDI Perjuangan.

Nur Wahid, anggota Fraksi Golkar DPRD Demak, mengatakan,
Bupati telah melakukan sejumlah kebijakan yang dinilai keliru karena tidak patuh terhadap perundang undangan diatasnya.

“Bupati mengeluarkan Perbup no 4 tahun 2017 tentang perangkat desa yang itu bertentangan dengan Peemendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, ” kata Nur Wahid seusai acara rapat paripurna ke 10 , usulan penggunaan hak interpelasi DPRD terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Demak, Senin (27/3) malam.

Interpelasi juga dipicu adanya surat edaran sekda atas nama Bupati Kabupaten Demak nomor 140/0452/III/2017 tentang kelanjutan perangkat desa tahun 2017.

Selain itu, juga terkait sikap Bupati Kabupaten Demak dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu yang tidak menandatangani draf raperda tentang perangkat desa yang telah disetujui dalam rapat paripurna sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.

Masalah revisi Perda Demak nomor 6 tahun 2015 tentang perangkat desa yang pasal-pasalnya dirubah lebih dari 50 persen maka dicabut dan sudah selesai tahap pembahasan tingkat I dan tahapan tingkat II, Bupati Kabupatem Demak tidak tanda tangan maka perda tetap sah.

“Perintah Bupati Demak terkait penjadwalan tahapan pengangkatan perangkat desa tidak memiliki dasar peraturan, ” tandas Cak One sapaan akrabnya.

Disamping interplasi, DPRD Demak juga sudah ada legal opinion dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah terkait problem produk hukum revisi perda no 6 tahun 2015 dan perbub no 4 tahun 2017.

Sesuai UU no 23 tahun 2014 pasal 250 menyatakan bahwa perda maupun peraturan kepala daerah (perkada) di larang bertentangan dengan peraturan perundang undangan diatasnya.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, kepala daerah (bupati) tidak boleh melanggar sumpah janjinya seperti yang telah diatur dalam undang-undang no 23 tahun 2014.

“Kebijakan kepala daerah itu hal strategis dan berdampak pada kepentingan umum. Bayangkan kalau proses pengangkatan perangkat cacat hukum karena dasarnya bertentngan dengan peraturan diatasnya, terus ada gugatan hukum dan di batalkan maka akan ada kekacaun di masyarakat, ” kata Wahid yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak.

Fahrudin Bisri Slamet, Wakil Ketua DPRD Demak, menambahkan, hak interpelasi itu adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati atas kebijakan yang ditempuhnya.

“Hak interpelasi ini keputusan tepat, menyikapi kebijajan bupati yang berdampak luas di masyarakayat, ” kata Slamet.

DPRD sebagai fungsi pengawasan memang sudah menjadi kewajibannya untuk mengingatkan agar bupati dalam menjalankan amanah rakyat sesuai koridor yang ada.

Roda pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif (bupati) yang tidak mendasar pada peraturan perundang undangan ingin diluruskan terutama terkait pelaksanaan perangkat desa yang harus sesuai dengan aturan yang ada.

“Kalau bupati sesuai aturan, pastinya kita dukung dan amankan. Lha ini berjalan tidak sesuai aturan tentunya kita ingatkan, caranya ya seperti itu ( interpelasi),” tutur Slamet yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Demak.(MJ-707)