KPU Demak Gelar Evaluasi JDIH

Demak,mediajateng.net – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Rabu (16/12/2021).

Acara yang berlangsung di Aula KPU Demak tersebut,dibuka oleh Ketua KPU Demak Bambang Setyabudi dan menghadirkan narasumber Anggota KPU Demak Divisi Hukum dan Pengawasan, Hastin Atas Asih.

Kegiatan itu juga dihadiri Kasubbag Hukum Setda Kabupaten Demak serta pengelola JDIH Kabupaten Demak serta segenap sekretariat KPU Demak.

Bambang Setyabudi menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di penghujung tahun 2021 ini sebagai upaya melakukan penilaian terhadap pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Demak.

“Dengan dilakukannya evaluasi ini, diharapkan dapat dirumuskan upaya peningkatan maupun perbaikan agar kedepan JDIH KPU Demak semakin meningkat,” kata Bambang.

Sementara itu, Hastin Atas Asih anggota KPU Demak Divisi Hukum dan Pengawasan menyatakan bahwa JDIH merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum yang dilakukan secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap.

“Keberadaan JDIH memberikan manfaat, diantaranya dapat menjadi media penyuluhan peraturan perundang-undang, memudahkan dalam pencarian dokumen hukum, serta meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum,”ujarnya.

Sejak pembentukan JDIH KPU Kabupaten Demak pada 1 Oktober 2020, sambung Hastin, pihaknya senantiasa berupaya maksimal dalam mengelola JDIH dengan mekanime penetapan, pengesahan, penyimpanan hingga penyebarluasan ke laman JDIH KPU Kabupaten Demak.

Pengelolaan dokumen hukum di KPU Kabupaten Demak berupa dokumen penetapan, yaitu keputusan KPU Kabupaten Demak dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Demak.

“JDIH KPU Kabupaten Demak terintegrasi dengan JDIH KPU RI,”kata Hastin.

Menurut Hastin, jenis dokumen hukum yang dikelola dalam JDIH meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan penetapan, dokumen non peraturan perundang-undangan (putusan pengadilan yang menempatkan KPU sebagai pihak yang diperkarakan), monografi hukum (artikel hukum, karya ilmiah hukum, jurnal hukum), serta naskah dinas (surat dinas dan surat edaran).

“Untuk dokumen perundang-undangan berupa undang-undang dan PKPU, yang melakukan unggah dokumen adalah KPU RI, dan secara otomatis akan nge-link ke JDIH KPU Kabupaten. Tetapi untuk Keputusan KPU Kabupaten, KPU Kabupatenlah yang melakukan unggah. Sejak dibentuk hingga sekarang, Keputusan KPU Kabupaten Demak yang telah kita unggah sejumlah 198 dokumen,” terangnya.

Guna meningkatkan aksesibilitas informasi yang dimuat dalam JDIH, KPU Kabupaten Demak memanfaatkan platform lain dalam memberikan informasi hukum melalui media sosial.

“Upaya kami untuk menyebarluaskan informasi di JDIH yaitu dengan memanfaatkan media sosial, mulai dari facebook, youtube, instagram dan twitter. Kami persilakan kepada masyarakat untuk mem-follow media sosial JDIH KPU Kabupaten Demak, dengan akun JDIH KPU Kabupaten Demak di tiap medsos. Media sosial JDIH yang kita kelola akan menyajikan berbagai informasi hukum yang bermanfaat untuk masyarakat,” tuturnya.

Hastin menambahkan, dari hasil evaluasi yang dilakukan masih ada kendala dalam pengelolaan JDIH sejauh ini, diantaranya adalah minimnya jumlah SDM pengelola, masih terbatasnya ruang berita di website JDIH yang saat ini hanya bisa menampilkan tiga berita, masih rendahnya jumlah pengunjung website JDIH, serta followers media sosial yang belum terlalu banyak.

“Namun begitu, kami optimis kendala tersebut dapat teratasi apabila personil pengelola berupaya maksimal dalam melaksanakan tugas, serta adanya dukungan dari berbagai pihak,” tutupnya. (MJ/60)